Pekanbaru,RN ASN Protokoler DPRD Riau Ferry Sasfriadi terancam pasal menghalangi kerja wartawan,pasal laporannya diduga palsu dan keterangan...
Pekanbaru,RN
ASN Protokoler DPRD Riau Ferry Sasfriadi terancam pasal menghalangi kerja wartawan,pasal laporannya diduga palsu dan keterangan atau bohong dalam sidang Kriminalisasi Aktivis Anti korupsi Larshen Yunus dan Wartawan Senior Riau Rudi Yanto.
Pasalnya,ASN Protokoler DPRD Riau pelapor Perusakan ruangan Badan Kehormatan DPRD ke terungkap tidak memiliki alat bukti dan tidak ada saksi membuat laporan polisi ke Polresta Pekanbaru.Alat bukti dan saksi melihat langsung perusakan tidak bisa dihadirkan Jaksa Penuntut Umum(JPU) selama sidang pembuktian berlangsung sejak Agustus 2022.
Dipersidangan, Ferry memberikan keterangannya berubah-ubah tentang fakta perusakan kunci magnetik pintu masuk ruangan BK DPRD Riau.Kuat dugaan telah terjadi konspirasi,dan dugaan persekongkolan jahat oknum penegak hukum"Dia sendiri yang membongkar kunci magnetik,tanpa didampingi pihak kepolisian dan dia juga (pelapor Red) membawa kunci magnet itu ketika melaporkan dugaan perusakan ke Polresta Pekanbaru dua minggu setelah kejadian,Rabu 29 Desember 2021 pukul 00:29 WIB.
"hal ini terungkap dalam kesaksiannya dihadapan hakim Senin (16/8/2022) di ruang Sidang Prof Oemar Adi Seno Pengadilan Negeri Pekanbaru,"terang Rudy kepada media baru baru ini.
"kesaksiannya selalu berubah-ubah terkait perusakan kunci magnetik."Kepada JPU dan Majelis Hakim,keterangannya kunci magnetik sejak dipasang 2019 diruangan BK DPRD Riau tidak pernah rusak sampai saat dimasuki kedua terdakwa Aktivis Anti Korupsi Larshen Yunus dan Wartawan Senior Anggota PWI Riau Rudi Yanto saat meliput pembuatan video konten YouTube di ruangan rapat BK DPRD Riau 15 Desember 2021.
Saksi yang bernama Ninok membantah keterangan Ferry Sasfriadi (pelapor).
Ninok mengatakan,"kunci magnetik itu pernah rusak,meskipun sudah diservis namun tetap error,artinya walaupun tertutup rapat tidak terkunci.mendengar keterangan ninok,justru Ferry Sasfriadi merubah kesaksiannya,mengikuti keterangan ninok,dia mengatakan kunci magnetik pernah diganti pada tahun 2021sebelum kedua terdakwa masuk."Padahal sebelumnya Ferry Sasfriadi ketika dicecar pertanyaan oleh terdakwa Rudi Yanto (wartawan) diruangan sidang dia mengatakan,kunci magnetik tidak pernah rusak/tidak pernah di servis,
"Karena,Pelapor diduga memberikan keterangan bohong,saya meminta kepada Ketua Majelis Hakim untuk menjadikan catatan persidangan."Ketua Majelis Hakim Daniel Ronald saat itu langsung menegur Pelapor agar memberikan keterangan yang benar karena berada dibawah sumpah dan ada konsekuensinya,"terang Rudi Menirukan ucapan hakim Kamis (27/10/2022).
"Ternyata benar Pelapor berbohong dalam persidangan,barang bukti kunci magnetik yang dihadirkan di persidangan pernah diservis ada tanda tanggal bulan dan tahun kapan itu diservis sesuai dengan keterangan Ninok dalam (BAP-nya) Berita Acara PemeriksaannyaBAPnya.hal ini juga disampaikan kuasa hukum saya dalam pembacaan Pledoi Senin kemarin,"papar Rudi Yanto.
Semua kebohongan Pelapor Ferry Sasfriadi mulai terungkap ketika ditanya Hakim dan JPU,"semenjak kapan kenal terdakwa Rudi Yanto?,dia menjawab kenal terdakwa Rudi Yanto semenjak tahun 2019 berprofesi sebagai Wartawan Media Online bertugas liputan di DPRD Riau.Jawabanya sama ketika ditanya Rudi Yanto.
Namun,ketika ditanya terdakwa Rudi Yanto, apakah saudara Ferry Sasfriadi yakin kenalnya sejak 2019,karena jawabannya berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ferry Sasfriadi kenal terdakwa Rudi Yanto semenjak tahu 2009.Faktanya,terang Rudi Yanto,tahun 2017 itu kita sudah saling kenal dan sering berbincang bersama almarhum Wartawan Irwansyah di ruangan Bagian Umum.Sementara itu,Almarhum Irwansyah meninggal dunia tahun 2018.
"Dan Pelapor Ferry Sasfriadi kembali berbohong dalam persidangan,dengan merubah jawabannya kenal saya sebelum tahun 2019 dan saya juga meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar menjadi catatan persidangan,"beber Rudi Yanto.
"Pelapor ini juga sudah saya laporkan kepada pihak kepolisian tidak hanya pasal memberikan keterangan palsu di persidangan,tapi juga pasal menghalangi kerja wartawan pasal UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dengan ancaman penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah,"terang Rudi.
Keterangan Pelapor Ferry Sasfriadi memberikan keterangan diduga palsu atau bohong diperkuat dalam Pledoi Terdakwa Rudi Yanto yang dibacakan Kuasa Hukumnya Eva Nora & Asociates,Meri Purnama Sari,Senin (24/10/2022)
Terhadap alat finger print tersebut sebagaimana diperlihatkan di persidangan diketahui terdapat stiker/segel/apapun itu berupa kertas yang melekat pada finger print menunjukkan angka."Yang dipahami sebagai bulan dan tahun ataupun waktu dilakukannya perbaikan servis atas alat fingerprint tersebut.Patut diduga alat finger print pernah dilakukan perbaikan akibat tidak berfungsi sebagaimana mestinya,"kata Meri dalam pledoinya.
Terdakwa Rudi Yanto menyatakan,JPU Yongki Arvius DKK tidak hanya gagal menghadirkan alat bukti dan saksi terhadap pasal 406 perusakan sebagaimana dakwaannya.Karena,sejak dari awal laporan Ferry Sasfriadi tersebut tidak layak untuk diterima jadi LP (Laporan Polisi) karena jelas tidak ada kejadian perusakan,tentunya tidak ada alat bukti dan saksi.Ketika diminta Hakim menunjukan video CCTv perusakan tidak bisa dihadirkan JPU Yongky Arvius DKK.
Hakim sempat geleng-geleng kepala karena video yang diputar hanya video kami sedang liputan membuat untuk Media dan Channel Youtube Wartakontras.com seperti yang sudah diberitakan sejumlah Media online, " terang Rudi."Perkara ini murni kriminalisasi, kami diduga pesanan oknum Pejabat yang tidak Terima diberitakan dan dikritik,"ujar Rudi.
Apalagi,kata Alumni Faperika Unri ini, sebelum dilaporkan ke Polresta Pekanbaru, Rudi didiskriminasi diusir dari ruang publik kantin DPRD Riau,Kamis (23/10/2022).Saat itu kata Rudy,"Muflihun menjabat Sekwan DPRD Riau menuduhnya terekam di CCTv melakukan perusakan dan mengobrak-abrik ruangan BK,dia sekwan menyebut sudah melapor kepada kepolisian.
"Ternyata,tuduhan Muflihun tidak benar,tidak ada rekaman CCTv saya ataupun Larshen Yunus sebagaimana tuduhannya melakukan perusakan,dan laporan terhadap kami baru masuk 29 Desember 2021 dan kami baru tahu kami dilaporkan setahun kemudian bulan Januari 2022 dari pemberitaan media online"Ketika itu dia yang saya laporkan ke Polda Riau diproses,dia akan diperiksa "terang Rudi.
Usai membaca Pledoi Kedua,Terdakwa Aktivis dan Jurnalis tersebut,Ketua Majelis Hakim Daniel Ronald berjanji akan memberikan keputusan yang objektif dan seadil-adilnya sesuai dengan fakta persidangan.
"Jadi,untuk semua pihak diingatkan jangan coba-coba untuk menghubungi kami
menemui kami,untuk mempengaruhi kami."percayalah keputusan nantinya objektif tidak terpengaruh oleh pihak manapun,"Tegas Hakim Daniel Ronald SH,M.Hum Ketua Majelis.
Alat bukti rekaman CCTv diputar di persidangan tidak ada terlihat terjadinya perusakan yang dilakukan oleh Aktivis Anti Korupsi Larshen Yunus dan Jurnalis Senior Riau Rudi Yanto selaku terlapor.Tak adanya alat bukti dan saksi yang bisa dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sejak dari awal memang kriminalisasi penuh dengan rekayasa,diduga kuat pesanan oknum pejabat semakin terkuak di persidangan Apalagi,kasus kriminalisasi ini terus dipaksakan JPU Kejari Pekanbaru dengan tuntutan 5 bulan hukuman penjara dengan perintah langsung ditahan.
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pekanbaru Yongki Arvius,Desmond Sipahutar dan Kicky Arityanto dibawah komando Kasi Pidum Kejari Pekanbaru Zulham Pane tidak dapat menghadirkan alat bukti dan saksi saksi yang melihat adanya perusakan di ruangan BK DPRD Riau.
"Kita minta Asisten Bidang Pengawasan Kejati Riau dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) untuk memeriksa oknum JPU nakal Yongki Arvius DKK termasuk Kasi Pidum,karena pasal 406 perusakan dan pasal 167 dan atau pasal 168 masuk tanpa hak yang didakwakan,tidak ada alat bukti dan saksi,aktivis dan wartawan saja diperlakukan seperti ini,Bagaimana jika masyarakat Awam",terang Larshen Yunus dengan wajah sedih.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pekanbaru memaksakan kasus dugaan perusakan kunci magnetik pintu masuk ruangan BK DPRD Riau Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau tidak ada saksi mata dan alat bukti yang bisa dihadirkan JPU
"Dugaan pasal 406 perusakan dan pasal 167 dan pasal 168 masuk tanpa hak dituduhkan tidak sesuai dengan tuduhan,tidak ada alat bukti dan saksi berdasarkan fakta persidangan,"kata Larshen.
Kesimpulannya,lanjut Larsen, bahwa Kejari Pekanbaru melalui Kepala Seksi Kasi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Pekanbaru dan JPU Yongki Arvius DKK bersama telah berani bermain dengan nasib seseorang, berani memperkarakan sesuatu yang tidak kuat secara barang bukti maupun tidak ada peristiwa hukumnya.
"Ini tidak ada peristiwa pidana,mengapa ngotot sampai sejauh ini,jangan sampai hukum yang harusnya jadi panglima jadi pesanan oknum pejabat tertentu"tegas Larsen Yunus.
Kendati demikian,Alumni Alumni Sekolah Vokasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta meyakini bahwa hakim di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru tentunya akan bersikap layaknya wakil tuhan di dunia untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya.
Larshen mengatakan pihaknya,telah mengungkap semuanya itu dalam Pledoi atau pembelaan yang dibacakan di depan Ketua Majelis Hakim,Daniel Ronald,SH,M. Hum,Senin (24/10/2022).
"Intinya kasus ini sangat janggal,jangankan sampai ke pengadilan,harusnya di LP (Laporan Polisi) saja ini tidak bisa diterima, karena harus ada dua alat bukti baru LP diterima,namun apa hendak dikata,saat itu kapolresnya teman sekolah sekwan,"lanjut Larshen.
Alumni Sospol Unri ini menjelaskan, persoalan yang dia alami bersama Wartawan Senior Riau Rudi Yanto sudah bermasalah sejak di Satreskrim Pekanbaru, dimana Kasat Reskrim kala itu yakni Kompol Andri Setiawan terkesan memaksanakan,
tanpa dua alat bukti kuat.
"Kami bahkan pernah membuat sayembara untuk masyarakat yang bisa menemukan, mengetahui atau mendapati video adanya bukti kami melakukan perusakan,saya kasih hadiah Rp100 juta,"ucap Yunus.
Sementara itu,Ketua DPD KNPI Riau ini menilai,tidak hanya berdasarkan fakta persidangan saja,JPU Kejari Pekanbaru gagal dan tidak dapat menghadirkan alat bukti dan saksi di persidangan.CCTv yang diputar di persidangan sama sekali tidak ada perusakan sesuai pasal 406 yang didakwakan dan dituntut JPU Kejari Pekanbaru Yongki Arvius DKK.
"Ini jelas mempermainkan nasib kami,tidak objektif tuntutannya sesuai fakta persidangan,tidak bisa menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi di persidangan,karena memang tidak ada perusakan,"terang Larshen Yunus.
Sidang Kriminalisasi Aktivis Anti Korupsi Larshen Yunus dan Jurnalis Senior Riau Rudi Yanto dilanjutkan Senin (31/10/2022) pekan depan dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi (replik).(kumbang)
COMMENTS