Diduga Mafia Tanah,PT Pelindo Serobot Lahan Warga?!

Siak Riau,RN Ahli waris M.Ali.S (Alm.) warga Desa Pinang Sebatang Timur Kec.Tualang Kab.Siak tidak terima dengan tindakan PT.Pelindo yang di...

Siak Riau,RN

Ahli waris M.Ali.S (Alm.) warga Desa Pinang Sebatang Timur Kec.Tualang Kab.Siak tidak terima dengan tindakan PT.Pelindo yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum,menyerobot tanah warga dengan cara menguasai, menduduki,serta membangun perkantoran diatas tanah miliknya tanpa izin pemilik tanah,setelah M.Ali.S meninggal dunia.

Tanah tersebut adalah milik ahli waris M. ALI. S (Alm) yang telah mereka kuasai sejak tahun 1977. Luas tanah M. Ali. S awalnya seluas 7 ha, dan semasa hidup M.Ali sekira tahun 1989 tanah tersebut hanya dibeli 0.3 ha oleh pihak PT. Pelindo dan ada bukti pembeliannya.

Namun realitanya ekspansi pembangunan gedung pelindo diduga berada diatas lahan M. Ali, S (6.7 ha), karena mereka mengklaim bahwa tahah M. Ali.S tersebut masuk kedalam HPL PT Pelindo.

Bukti bahwa PT. Pelindo tidak memiliki hak atas tanah tersebut adanya  Surat General Manager Pelindo No. B.V.48/Pbr.PR.02 tertanggal 29 september tahun 1999 ditujukan kepada camat perawang,supaya mencari siapa pemilik lahan seluas 6,7 hektar itu untuk diadakan ganti rugi guna memperluas pengoperasian pelabuhan.

Namun karena harga beli terlalu murah M. Ali.S tidak menjual tanah 6.7 ha tersebut hingga akhir hayatnya.

Pembangunan gedung perkantoran diatas tanah M.Ali.S patut dipertanyakan izinnya, apakah gedung tersebut ada IMB atau tidak?,Jika ada IMB maka akan menjadi tanda tanya besar,kenapa IMB bisa terbit diatas tanah yang diduga tidak memiliki legalitas PT. Pelindo,yang notabenenya posisi gedung perkantoran berdiri diatas tanah milik M.Ali. S.? 

Apalagi untuk pengurusan IMB tidak mudah, dibutuhkan banyak syarat seperti surat bukti sepadan,rekomendasi Desa serta rekomendasi Camat,sementara pemerintahan setempat mencatat serta mengakui tanah M.Ali.S. 

Dugaan atas perbuatan PT.Pelindo tersebut sangat jelas melawan hukum yang diatur dalam rumusan pasal 385 (1) KUHPidana, lalu Perpu No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin Yang berhak Atau Kuasanya.

 Terkait permasalahan ini sejak tahun 2019 pihak Pemda Siak telah menfasilitasi persoalaan ini,telah beberapa kali mengadakan pertemuan dikantor Bupati siak,dan telah dilakukan pengambilan titik kordinat untuk masing-masing klaim pihak,dan terakhir dilakukan pertemuan di kantor Kanwil BPN Provinsi Riau pada tanggal 01/02/2021.

“Dalam pertemuan tersebut didapati salah satu kesimpulan diminta PT.Pelindo untuk melakukan pengukuran ulang terhadap HPL 60 ha miliknya terhitung 14 hari dari tanggal 01/02/2021,namun tidak dilaksanakan. Sehingga Kanwil BPN Provinsi Riau mengirimkan surat kepada General Manager PT.Pelindo I agar segera membuat permohonan pengembalian batas sertipikat hak pengelolan (HPL) ke BPN”,ujar Ozi Nofandi,SH (10/11). 

Terkait untuk memastikan hal tersebut, Pihak Kuasa hukum M.Ali.S dari Kantor Hukum Etos telah berkirim surat untuk mengkonfirmasi kepada Kanwil BPN Provinsi Riau (22/10/2022),dan hingga saat ini (10/11/2022) hanya didapati info lisan dari ibu Santri Pegawai Kanwil BPN Provinsi Riau.

"bahwa Pihak PT.Pelindo belum melaksanakan maksud dari surat Kanwil BPN Provinsi Riau.Mereka PT.Pelindo pada tahun 2021 hanya sebatas mendatangi loket BPN siak untuk menanyakan syarat pengajuan permohonan ukur ulang HPL. Namun sampai saat ini (01/11) belum ada permohonan dari PT.Pelindo",ungkap ibu santri kepada ozi Nofandi S.H.

Kuasa Hukum ahli Waris M.Ali.S dari Kantor Hukum Etos telah menyurati PT.Pelindo perihal hal tersebut,dan juga sudah di sampaikan somasi kepada Perusahaan Plat Merah tersebut.Namun belum ada jawaban dari mereka untuk memberikan jawaban.

“kami menduga ada upaya dari Pihak PT. Pelindo untuk menghalangi upaya untuk mengungkap kebenaran agar terang benderang, hal itu didasarkan keengganan mereka untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang HPL milik mereka. Untuk itu kami akan tempuh upaya hukum selanjutnya untuk mengembalikan apa yang menjadi hak ahli waris M.Alis.S,jangan sampai ada kesan perusahan pemerintah menjadi mafia tanah”,tambah Ozi Nofandi, SH.

Hingga berita ini dilansir, pihak PT Pelindo, dan pihak terkait lainnya belum dapat dikonfirmasi.(kumbang)