Oknum Disdik kabupaten Sumedang ter-indikasi diduga pungut guru yg mau pensiun di kec Rancakalong

Sumedang,RN Oknum Dinas Pendidikan (Disdik)  Kabupaten Sumedang yang berinisial E diduga memungut uang antara Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta...

Sumedang,RN

Oknum Dinas Pendidikan (Disdik)  Kabupaten Sumedang yang berinisial E diduga memungut uang antara Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta terhadap hampir 21 orang tenaga pendidik di Kecamatan Rancakalong kabupaten Sumedang  terhadap  guru yg mau pensiun .

Ini diungkapkan langsung oleh yg bersangkutan berinisial E kepada wartawan Senin 14/11/2022 di rumahnya.

Dia mengaku Ini memang benar..  adanya pungutan tapi ini tidak ada intimidasi apalagi paksaan terhadap mereka ini atas dasar inisiatip para  guru yg mau pensiun .biaya tersebut diperuntukan untuk biaya  adminitrasi persyaratan  menjelang  pensiun itupun pareatip dan secara bertahap  ngasihnya tidak smua langsung 1jt 500 ada juga yg tidak ngasih ujarnya..ini udah jadi  budaya adat ketimuran pak.. uang itu dipake  biaya photo copyy dan segala keperluan. Dari mulai   operasional  untuk ngasih oprator'

Menghadap kadis.  ,Kantor"  ,kecamatan, desa ,kua dan BKD mereka tidak minta tapi sy yg suka ngasih sedikit cindra mata oleh oleh dari kampung buat mereka itu uang dari pungutan tersebut tandasnya..

Tapi keterangan E di bantah salah satu guru yg mau pensiun yg identitasnya tidak  disebut namanya' bahwa  pungutan tersebut terlalu besar untuk biaya   persaratan kalau yg wajar sih..di kisaran 500 ribu itu wajar" yg kl bisa melalui musyawarah   biar terjadi misscom ,dan benar sy diminta uang satu juta yg pertama 500 terus nambah lagi lewat tf 500 katanya untuk biaya persyaratan adminitrasi tegasnya.

Mengenai mslh pungutan tersebut ,ketua memberikan komentar ..Menanggapi hal pungutan ketua PGRI  H Dian Nugraha ketika di konpirmasi terkait dengan adanya pungutan liar ini.

Menurut ketua  DiAN  "Pungutan liar terhadap para guru yang mau pensiun kalau benar ada ..  .  ini , menurut saya sudah melanggar azas kelayakan dan kepatutan," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, ketua' mengungkapkan, pihaknya tidak akan tinggal diam' apabila pungli masih terus terjadi di kalangan guru apalagi kalau sampe  merugikan anggota kami  saya akan bertindak tegas..!!

Guru itu  merupakan abdi negara bisa dikatakan pahlawan yg bnyk jasa melahirkan murid - murid yg berpretasi seharunya di beri tanda jasa dan di kasih kemudahan  di sisa sisa waktu mau mnjelang pensiunnya bukan diminta hal hal yg kurang wajar 

"Kalau hal ini masih terus terjadi, jangan salahkan saya bila ada yg melaporkan ke pihak hukum. saya tidak tanggung jawab apalagi   sampe merugikan anggota kami.

Saya harap kedepan pungutan tersebut tidak terjadi lagi pungkasnya...

Ditempat terpisah Salahsatu ketum LSM  Pemerhati  kebijakan Publik, Rahmat Hidayat dipintai keterangannya, menangapi tentang adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pegawai dinas pendidikan kabupaten sumedang, dalam hal ini sudah jelas Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas. [Pada Pasal 368 KUHP menyatakan, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain., Dalam KUHP, pelaku pungli dijerat dengan Pasal 368 ayat 1. Siapapun yang mengancam atau memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana ini harus diwaspadai oleh aparatur sipil negara (ASN), karena ancaman hukumannya cukup berat. Tidak sedikit, pejabat atau pegawai pemerintahan yang belum memahami dengan baik definisi pungli di lapangan. Seharusnya pegawai pemerintahan mengurangi aktivitas pertemuan dalam pelayanan publik, yang dinilai dapat menjadi cara meminimalkan terjadinya gratifikasi.pungkasnya 

(Aris)