Makassar, RN Ditahun 2021 lalu, Monster Oligarki menyerupai gurita raksasa sempat mengepung Gedung DPR - MPR. Kali ini monster gurita terseb...
Makassar, RN
Ditahun 2021 lalu, Monster Oligarki menyerupai gurita raksasa sempat mengepung Gedung DPR - MPR. Kali ini monster gurita tersebut yang merupakan gambaran simbol dari wajah kekuasaan pemerintah dan korporasi mencengkram dan menguasai sendi-sendi penghidupan masyarakat nelayan.
Monster oligarki menyerupai gurita kali ini turun beraksi beberapa waktu lalu bersama sejumlah Perempuan Pejuang Kodingareng. Aksi treatrikal orasi yang digelar di depan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu 5/10/2022.
Aksi treatrikal tak lepas dari banyaknya kesepakatan politik dan bisnis yang mencengkram serta menggerogoti sumber daya alam, lingkungan hidup dan penghidupan masyarakat, yakni sumber daya alam pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Saat ini ada 9 proyek pembangunan infrastruktur yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan mega proyek prmbangunan pelabuhan bertaraf internasional, yakni Makassar New Port (MNP). Proyek yang dimulai dalam skema program PSN sejak tahun 2016 dan telah diresmikan pada tahun 2018 lalu sebagai progress reklamasi Makassar New Port (MNP) yang saat ini telah masuk tahap 1A, 1B dan 1C (Pembangunan Konstruksi).
Berdasarkan master plan yang dikeluarkan PT. Pelindo IV, bahwa 3 tahap (Fase Ultimate) reklamasi Makassar New Port (MNP) dengan luas total 1.428 Ha. Dengan luas proyek tersebut berarti masih membutuhkan material pasir laut yang berdampak bagi nelayan dan akan terjadinya konflik terhadap pemerintah beserta korporasi.
Sejak tahun 2020 lalu dampak bagi nelayan sangat begitu terasa, menurun drastis hampir 90 persen. Oleh karena wilayah tangkap nelayan spermonde ditetapkan dan dilegalisasi sebagai wilayah tambang pasir laut sesuai Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan diintegrasikan ke dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 - 2041.
Perubahan arus dan ke dalaman laut, air laut menjadi keruh, terumbu karang rusak dan mengalami keputihan (bleaching) akibat sedimentasi tambang pasir laut, utang semakin menumpuk akibat pendapatan tidak ada. Banyak perempuan menggadaikan emasnya untuk bertahan hidup, beberapa nelayan memilih untuk meninggalkan pulaunya untuk mencari penghidupan, banyak anak sekolah harus putus sekolah dan banjir rob semakin mengancam. Bahkan dua tahun pasca tambang pasir laut, dampak-dampak tersebut masih dirasakan oleh nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng.
Ibu Sita salah seorang istri nelayan yang menjelaskan bahwa dua tahun pasca penambangan pasir laut, perekonomian keluarga nelayan di Pulau Kodingareng belum pulih. "Bagaimana mau pulih perekonomian disini Pulau Kodingareng kalau terumbu karang sudah rusak, karena tambang pasir laut, ikan-ikan sudah pindah tempat. Bahkan Copong (terminalnya ikan menurut para nelayan) sudah tidak sama seperti dulu. Ombak juga sudah semakin tinggi, akibatnya banyak sekarang keluarga nelayan di pulau sudah tinggalkan pulau untuk cari pekerjaan lain", ungkap Ibu Sita.
MNP dan Tambang Pasir Laut:
Oligarki Untung, Nelayan-Perempuan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Buntung !
Saat nelayan-perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami dampak sosial-lingkungan akibat aktivitas tambang pasir laut dan reklamasi MNP, di waktu yang bersamaan kelompok
oligarki menikmati keuntungan dari proyek tersebut.
Tercatat di bulan September 2020, Koalisi Selamatkan Laut Indonesia merilis hasil investigasi kelompok oligarki dibalik proyek tambang pasir laut. Setelah menelusuri sejumlah dokumen Ditjen AHU Kemenkumham RI dan akta perusahaan yang tercantum di dokumen AMDAL, dari total 12 izin usaha pertambangan yang beroperasi di perairan Takalar, dua di antaranya adalah PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur. Dua perusahaan ini tercatat dimiliki oleh orang-orang dekat eks Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.
Tidak hanya aktivitas tambang pasir laut, Koalisi Save Spermonde juga telah menemukan sejumlah korporasi besar, nama-nama yang diduga kuat memiliki hubungan dekat dengan para pengambil kebijakan di balik pembangunan reklamasi dan jalan tol MNP.
Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel, Slamet Riadi mengatakan, bahwa awal mula merosotnya penghidupan nelayan - perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil saat adanya aktivitas tambang pasir laut dan reklamasi CPI pada tahun 2017 lalu.
“Sekarang, melalui rancangan Perda RZWP3K Sulsel yang kini terintegrasi dengan RTRW Sulawesi Selatan tahun 2022-2041, praktek tambang pasir laut dan reklamasi MNP semakin mengancam penghidupan masyarakat dan ekosistem pesisir pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan. Bahkan hal tersebut dilegalisasi melalui produk perundang-undangan, tentu saja menguntungkan para oligarki", ungkap Slamet Riadi.
Selanjutnya, Koalisi Save Spermonde, Greenpeace Indonesia menyebut praktik pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi saat ini, hanya fokus pada kepentingan segelintir orang. Olehnya Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Afdillah mengatakan, dampak yang terjadi akibat praktik pembangunan serampangan ini tak hanya merusak daratan tapi juga lautan. Yang paling terdampak tentu saja masyarakat kecil utamanya perempuan. "Dan ini tidak hanya terjadi di Kodingareng tapi juga banyak daerah lain. Sudah banyak contoh nyata bagaimana oligarki menghancurkan kehidupan masyarakat kecil hanya demi kepentingan segelintir golongan saja", tegas Afdillah.
Aksi peringatan Hari Anti Oligarki yang mengusung tema "Perempuan Kodingareng Melawan Oligarki" merupakan respon keras dari Ibu-Ibu Pulau Kodingareng yang merasakan dampak langsung dari aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan untuk keperluan mega proyek Makassar New Port.
Pernyataan Sikap dan Tuntutan
1. Presiden Republik Indonesia Cq Gubernur Sulawesi Selatan Cq Walikota Makassar agar menghentikan pembangunan Makassar New Port dan tambang pasir laut yang berada di wilayah tangkap nelayan:
2. Gubernur Sulawesi Selatan Cq DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar merevisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 yang melegalisasi zona tambang pasir laut dan reklamasi di Sulawesi Selatan:
3. PT Pelindo IV harus bertanggung jawab atas kemiskinan dan kerusakan yang terjadi di wilayah tangkap nelayan:
4. PT Boskalis, perusahaan asal Belanda, sebagai mitra PT Pelindo IV harus bertanggung jawab mengembalikan dan memulihkan wilayah tangkap nelayan agar masyarakat dapat bisa melaut seperti sedia kala.
( Rahmat )
COMMENTS