PT Berau Coal Diduga Enggan Bayar Kompensasi Rp.135M

Jakarta,Radar Nusantara Pada tahun 2017, PT. Berau Coal diketahui telah  menggusur lahan 108 HA tanah negara guna pengembangan bisnis tamban...

Jakarta,Radar Nusantara

Pada tahun 2017, PT. Berau Coal diketahui telah  menggusur lahan 108 HA tanah negara guna pengembangan bisnis tambang batubara. Namun dalam melaksanakan penggusuran lahan, PT tersebut diduga kuat telah melakukan tindakan yang tidak patuh pada hukum. Hal ini berdampak kerugian materi dan immaterial terhadap 26 orang yang tergabung dalam kelompok tani bina bersama di Desa Sambaliung, kecamatan Sambaliung, kabupaten Berau, Kalimantan timur. Diketahui jauh sebelum mereka membentuk kelompok tani dengan anggota 26 orang, sebagian darinya sejak tahun 2000 telah membuka dan menggarap lahan tanah negara tersebut. Mereka menanam berbagai jenis tanaman keras dan tanaman palawija. Selain itu beberapa orang dari petani penggarap telah mendirikan bangunan non permanen di lahan tanah negara tersebut. 

Selanjutnya pada tahun 2004 mereka secara perorangan mendapatkan surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan atau tanaman diatas tanah negara dari Kepala Desa diketahui oleh camat. Pada tahun 2013, kelompok Tani Bina Bersama terdaftar di buku letter C Desa. Kemudian di tahun 2016, resmi diakui dan terdaftar oleh pemerintah kabupaten Berau, provinsi Kalimantan Timur. Pada bagian lain sepanjang kurang lebih dua puluh dua tahun menggarap lahan tanah negara tersebut. Para petani telah menikmati hasil jerih payahnya.

Pada November 2017, bertempat di kantor PT. Berau Coal diadakan rapat yang menghasilkan kesepakatan bahwa PT. Berau Coal berkewajiban memberikan uang tali asih atau kompensasi sebesar Rp 135.550.000.000 (135,5M) terhadap nilai manfaat tanam tumbuh dan bangunan milik para petani penggarap. Rinciannya adalah sebagai berikut;

nilai lahan 108  ha  dikalikan taksiran harga per meter persegi sebesar Rp 54 miliar;

nilai manfaat lahan sebesar Rp 75.000 per meter persegi dikali 108 ha;

sama dengan Rp 81 miliar, selanjutnya;

selanjutnya bangunan rumah non permanen sebanyak 11 unit x Rp 50 juta per unit sebesar Rp 550 juta.

Kelompok tani tersebut saat ini dikawal dan diwakili oleh Brigade Nasional Republik Indonesia, elemen masyarakat yang peduli terhadap penderitaan masyarakat yang terdampak akibat masalah tersebut.

Dadang Batra Sunda Wijaya ketua umum brigade nasional RI kepada pewarta di kantor sekretariat nya, belum lama ini mengatakan bahwa pihak kami telah melayangkan surat keberatan sebanyak dua kali pada  28 September 2022 dan pada tanggal 3 November 2022, ditujukan kepada manajemen PT. BERAU Coal terkait hal ini.

Selanjutnya Dadang menjelaskan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas sebagai wujud konkret komitmen  perjuangan kami dalam membela masyarakat.Ditegaskannya, bahwa hingga kini tidak ada itikad baik PT. Berau Coal hal itu membuat kami akan ambil sikap tegas melalui empat langkah yakni:

Mendesak pemerintah untuk.menghentikan atau mencabut izin usaha PT Berau coal sampai dengan batas waktu tidak terbatas sebelum di selesaikan  kewajiban dan tanggung jawabnya membayar uang tali asih atau kompensasi terhadap penggusuran lahan kebun milik masyarakat di daerah tersebut;

Menggalang aksi massa untuk mendesak pemerintah dan memohon kepada presiden agar bertindak tegas dalam membela  serta melindungi hak hak masyarakat;

Melakukan ekspos media sosial;

Menempuh upaya hukum;

Selanjutnya dalam waktu 15 hari setelah surat diterima, kami harap pihak PT Berau Coal menyadari kesalahannya dan bersedia menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tuntutan kami sebagai perwakilan kelompok tani bina bersama. 

(Herdian)