Ratusan Pendemo Desak DPRD Kirim Rekomendasi Pencopotan Plt Wali Kota Bekasi

BEKASI, RN - Ratusan massa yang tergabungan dari Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) dan LSM Tri Nusa berdemo di depan kantor DPRD Kota ...

BEKASI, RN- Ratusan massa yang tergabungan dari Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) dan LSM Tri Nusa berdemo di depan kantor DPRD Kota Bekasi Kamis, (22/12/22).

Pendemo menuntut DPRD membuat rekomendasi tertulis ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pencopotan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang dianggap melanggar Undang – undang nomor 23 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2008.

Dalam orasinya Machfudin Latief Ketua Umum ARB ditemani Mandor Baya selaku Ketua LSM Trinusa Kota Bekasi mengatakan, Pada prinsipnya Plt. Wali Kota tidak dapat mengambil tindakan yang sifatnya difinitif apalagi mengambil kebijakan yang bersifat strategis tanpa persejuan Menteri Dalam Negeri.

"Kita sudah liat sendiri, sekelas Plt. Walikota Bekasi sudah membuat Kebijakan strategis seperti pembuatan beberapa Kepwal (Keputusan Walikota) terkait urusan BUMD dan merubah struktur Kepegawaian Tim Monitoring Dinas Lingkungan Hidup yang seharusnya sesuai undang undang dilakukan oleh Walikota definitif, ini ada apa?," Tegas Latief.

Dari hasil kajian tersebut, kami bersama ratusan orang disini ingin meminta kepada DPRD selaku penampung lidah aspirasi masyarakat untuk menggunakan hak interpelasinya karena sudah terbukti kuat Tri Adhianto sudah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Plt. Wali Kota Bekasi 

"Kami memohon kepada dewan yang terhormat, tolong membuat Rekomendasi Tertulis tentang Pemberian Sanksi Administrasi Berat berupa Pencopotan Jabatan Plt. Walikota Bekasi dan pencabutan seluruh kebijakan strategis yang dilakukan Plt. Walikota Bekasi yang ditujukan kepada Kemendagri," tegas Latief.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Faisal saat menemui para demonstran, mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dengan bersurat kepada Kemendagri.

"Secara singkat, saya mau mengatakan bahwa semua yang menjadi kajian teman -teman akankami tindaklanjuti melalui surat resmi Komisi I kepada Kemendagri, baik persoalan terkait tupoksi selaku plt, baik hal- hal yang memang secara teknis dianggap kebijakan itu adalah kebijakan sentral yang memang kita nanti akan lihat sama sama apa jawaban resmi dari Kemendagri,"kata Faisal.

"Adapun persoalan yang perlu disampaikan lagi, sejauh itu tupoksi Komisi I InsyaAllah kami siap memfasilitasi itu semua,"tutupnya. (@nt)