BPK RI Saja Diduga Oyong Memeriksa Bank Sumut Sebagai BUMD Pemprovsu Yang Katanya Pengelola Modal Inti Senilai Rp 3,9 Trilun

Tapanuli Utara, RN Pencopotan Direktur Utama PT.Bank Sumut "Rahmat Fadillah Pohan" diduga berkaitan besar dengan pengelolaan Dana ...

Tapanuli Utara, RN

Pencopotan Direktur Utama PT.Bank Sumut "Rahmat Fadillah Pohan" diduga berkaitan besar dengan pengelolaan Dana BUMD yang berasal dari Dana APBD Pemda sesumatera utara.

Dugaan pencopotan secara tiba-tiba jabatan Direktur Utama Bank Sumut itu ternyata menimbulkan pertanyaan besar dan mulai menghangat diperbincangkan masyarakat terkait nasib penyertaan modal Pemda se Sumatera Utara puluhan tahun lamanya di Bank Sumut sebagai BUMD Provinsi Sumatera Utara ini.

Komentar salah seorang penggiat korupsi berinisial "B.Pasaribu" memberikan komentarnya pada awak media bahwa dibalik kemunculan program Bank Sumut atas Mimpi melaksanakan Initial Public Offering (IPO) telah beredar diberbagai berita media massa dan media sosial ternyata berakhir pada pencopotan Direktur Utama Bank Sumut.

Sebelum kebijakan pencopotan jabatan Direktur Utama Bank Sumut itu awak media sudah dari awal mencoba melakukan konfirmasi langsung dan juga melayangkan surat konfirmasi tertulis pada Kepala Cabang dibeberapa daerah terkait permasalahan penyertaan modal Pemkab Humbahas, Pemkab Toba dan Pemkab Taput puluhan tahun lamanya di Bank Sumut.

Tanggapan atas surat konfirmasi tertulis yang dilayangkan awak media akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Bank Sumut, salah satunya oknum pegawai Bank Sumut Cabang Tarutung mengaku berinisial "O.Sihombing" menghubungi awak media dengan menjawab surat konfirmasi itu melalui telepon kantor dan menerangkan bahwa terkait jawaban surat/penjelasan hanya bisa dilakukan di kantor pusat Bank Sumut Medan, menambahkan penjelasannya bahwa Kepala Cabang Bank Sumut tidak memiliki kapasitas untuk menjawab prihal kebenaran besaran penyertaan modal Pemkab pada pihak Bank Sumut.

Fakta perbedaan keterangan Oknum Direktur Utama PT.Bank Sumut dibulan lalu atas jumlah modal inti Bank Sumut senilai Rp 3,9 triliun dilaporan administrasi Bank Sumut ternyata berbeda dengan jumlah modal inti dalam Laporan Keuangan Pemprovsu tertanggal 31 Desember 2021. Apakah perbedaan jumlah modal inti triliunan ini diduga jadi sebagai tempat berita dugaan pembohongan publik ataukah Pemprovsu sebagai pemilik perusahaan daerah BMUD atas Bank Sumut diduga tidak propesional...??

Lebih membingungkan lagi bahwa perusahaan daerah BUMD yaitu Perusahaan Bank Sumut mempunyai kewajiban untuk membayar sewa gedung mencapai Rp 377.005.000 / ratusan juta rupiah pada pihak Pemprovsu dan apakah ini penyebab pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Oyong bila melakukan pemeriksaan dana triliunan itu...?? (S.Tambunan)