Kerjasama Pemkab Toba Dengan Pihak Kejaksaan Tetap Masih Membuahkan Dugaan Korupsi Kekurangan Volume Pekerjaan

Kabupaten Toba, RN Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2020 Rp 66,5 Miliar Dan Tahun 2021 Rp 117,1 Miliar Terindikasi Merugikan Ke...

Kabupaten Toba, RN

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2020 Rp 66,5 Miliar Dan Tahun 2021 Rp 117,1 Miliar Terindikasi Merugikan Keuangan Daerah.

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Toba mulai dipertanyakan dan penggiat korupsi menilai kinerja bebeberapa SKPD perlu dievaluasi Bupati "Ir.Poltak Sitorus, M.Sc" begitu juga DPRD mestinya menjadi Pengawas yang Netral dalam menyikapi permasalahan dugaan korupsi dibeberapa dinas yang cederung selalu menjadi problem berkepanjangan.

Adapun permasalahan itu terkait Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Belanja Modal yang menjadi sorotan akan indikasi dugaan merugikan keuangan Daerah/Negara.

Dugaan korupsi itu bahkan sudah berjalan beberapa tahun lamanya dibeberapa SKPD, namun masih minim ketegasan dan tindakan.

Hasil konfirmasi pada salah seorang penggiat korupsi berinisial "B.Pasaribu" menyatakan pada awak media bahwa kebobrokan salah satu Kinerja SKPD yaitu Dinas PUPR terkait hasil audit tahun 2020 dengan temuan enam (6) peket pekerjaan terindikasi dugaan kekurangan volume pekerjaan dan tahun 2021 juga ditemukan sebelas (11) pekerjaan terindikasi dugaan kekurangan volume pekerjaan juga, hingga ditafsir dugaan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah dan bisa juga mencapai miliaran rupiah bila dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

B.Pasaribu mencontohkan salah satu dari berbagai temuan kekurangan volume pekerjaan ditahun 2021 itu terkait pembangunan Jalan Amborgan-Sampuara dengan nomor kontrak 006/KTR/DAK-PK/PPK1/PUPRBM/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 dengan total dugaan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 246,8 ratus juta.

Terkait permasalahan tersebut awak media sudah berulangkali meminta konfirmasi kekantor dinas dan juga telah mencoba melayangkan surat konfirmasi tertulis atas total 17 proyek yang terindikasi kekurangan volume tersebut tetapi sampai berita ini dimuat tidak satupun jawaban didapat dari pihak Dinas PUPR Pemkab Toba.

Permasalahan seperti ini mestinya menjadi perhatian Bapak Bupati "Ir.Poltak Sitorus, M.Sc" agar citra Pemkab Toba yang katanya telah mendapatkan enam (6) kali prestasi "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" itu tidak menjadi wacana sebagai pencitraan semata dan kerjasama pihak Kejaksaan Negeri dengan Pemkab Toba juga tidak dinilai sebagai formalitas semata. (S.Tambunan)