Pakhwatin /Kades Bungkam Tak Bisa Jelaskan Realisasi Dana Desa (DD) di Tahun 2022

Lampung Barat, RN Tambak.jaya waitenong Radarnusantara .com - Pengelolaan dan penyerapan Dana Desa (DD) yang di kelola pihak Pekon Tambak Ja...

Lampung Barat, RN

Tambak.jaya waitenong Radarnusantara .com - Pengelolaan dan penyerapan Dana Desa (DD) yang di kelola pihak Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat  diduga tak sesuai dengan pedoman teknis.

Dugaan tidak sesuai pengelolaan terhadap DD itu khususnya di program Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Desa,  dan penanggulangan Covid-19  Tahun Anggaran (TA) 2022.

Hal ini, muncul ketika awak media meminta informasi terkait penyerapan pengelolalaan Keuangan Desa Kepada Erwin Rio saputra Sekretaris Desa dan Selamet Widodo Peratin Pekon Tambak Jaya oleh Awak Media saat di ruangan Sekretariatan Pekon Tambak Jaya. Selasa (10 - 01 - 2023.)

Mirisnya, kedua pejabat pemerintahan pekon tersebut yang dimana Peratin selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Sekretaris Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk menjawab pertanyaaan awak media di berikan  kepada Mujip selaku Bendahara Pekon (Kaur Keuangan). ". Ini baru sekretaris kita,mas nanti saya panggil bendahara pekon saya yang bisa menjawab pertanyaan terkait pengelolaan keuangan desa pekon tambak jaya ." Ujar Selamet Widodo.

Kepada awak media Mujip, selaku bendahara Pekon Tambak Jaya menguraikan terkait kegiatan yang di alokasikan dari dana desa tahun anggaran 2022, ", anggaran untuk BLT-DD sebesar 50% , Ketahanan Pangan kita alokasikan kegiatannya semua ke infrastruktur Jalan usah Tani, lainnya untuk insntif R.T. kader - kader." Urainya.

Lanjutnya ,", kemarin pada Laporan pertanggung jawaban Tahap sebwlumnya saya juga yang ke Dinas PMP dan inspektorat nanti tanggal 20  bulan ini juga saya Keliwa untuk pembuatan IKTISAR ." Ujarnya. ", sebab sekretaris ini baru.. sekitar Enam bulan ini menjabat." Pungkasnya.

Menyikapi hal ini, dalam setiap pelaporan pembuatan pertanggungjawaban penyerapan DD, diduga di Pekon Tambak Jaya dilakukan dan terkoordinir satu orang oknum. Sementara pihak Kepala Pekon yang ada, hanya menerima beres dalam setiap pembuatan pelaporan pertanggungjawaban.

Dengan  sikap ini Peratin Pekon Tambak Jaya dan Sekretaris desa saat di konfirmasi kurang koperatif dan terbuka dalam segala sesuatunya. Terkhusus dalam menjalankan program yang menyerap anggaran negara, terlebih pada DD. 

Dalam analisis lanjut, Pemerintah telah menetapkan aturan dan pedoman teknis dana desa, khususnya di Permendgri No.37/2007 tentang pengelolaan keuangan desa. Maka itu, monitoring dan evaluasi dilakukan, guna mengetahui segala bentuk pelaksanaan DD, jangan ada multi tafsir yang menimbulkan potensi kerawanan masalah.

Terlebih dalam proses dan mekanisme penyusunan APBDes, sesuai Pemendagri dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dijelaskan juga bahwa, Pemerintah Pekon memiliki tugas untuk memipin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama Lembaga Himpunan Pekon (LHP).

Diantaranya, menetapkan peraturan dan rencana desa, menyusun rencana pengembangan APBDes. Maka, sangat tidak wajar, jika masing – masing pemerintah pekon tidak bisa menjelaskan atau menjawab, sekaligus menunjukkan dokumen – dokumen catatan bukti realisasi anggaran.

Dari itu, terlihat indikasi tentang penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, pertama salah saji yang timbul dari pelaporan dalam pelaporan. hal ini menyangkut tentang pembuatan yang menyebabkan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam pelaporan hasil akhir suatu kegiatan yang mengatakan atau lebih menerima keuntungan dan mengelabui pemakai laporan keuangan.

Kedua, timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva, hal ini menyangkut tentang penggelapan atau saji dana yang seharusnya tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan. pada umumnya hal ini dilakukan di duga oleh satu orang internal atau lebih dari sebuah institusi atau oleh pihak ketiga dalam proses pengerjaannya.

Potensi yang dapat diidentifikasikan dalam pembuatan pelaporan keuangan seperti laporan keuangan, pemalsuan, atau pengubahan catatan atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Potensi penipuan dapat dilakukan dengan memalsukan kuitansi dan nota serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Dengan adanya berita ini. Sangat diharap kan dinas terkait agar bisa menindak.lanjuti. membrikan suatu pembinaan dan merepisi aparatur desa tersebut agar .bisa terpungsi aparat yang membidangi demi tertipnya administrasi .pekon /desa tambak jaya .(adi)