SMPN 1 Tambakdahan Subang Pungut Siswa Berdahlih Untuk Bangun WC

Subang,RN Pungutan bagi siswa melalui komite sekolah di SMPN 1 Tambakdahan Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, penuh tanda tanya bagi w...

Subang,RN

Pungutan bagi siswa melalui komite sekolah di SMPN 1 Tambakdahan Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, penuh tanda tanya bagi wali murid . Meskipun pungutan tersebut sudah melalui prosedur musyawarah antara komite sekolah dengan pengurus ,akan tetapi pungutan tersebut sangat disayangkan. pasalnya pungutan sudah ditetapkan jumlah nominalnya itu sama saja Dengan pungli 

Sesuai dengan UUD ,45 yang menyatakan masyarakat berhak mendapat pendidikan yang layak pemerintah wajib  untuk mencerdaskan kehidupan bangsa .Akan tetapi dalam pelaksanaannya agar tujuan tersebut bisa berhasil pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana penunjang lainnya 

Seperti dana bos dan dukungan dana Lain suntikan anggaran dari APBD dan masyarakat juga berperan melalui komite sekolah 

Meskipun Keberadaan komite sekolah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. 

Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.

Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Untuk penanaman badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK, dll.

Seperti SMPN 1 Tambakdahan  melalui komite sekolah melaksanakan pungutan kepada siswa kelas 7 Rp.200 Ribu Rupiah, Kelas 8 Rp.150 Ribu Rupiah dan Kelas 9 Rp.100 Ribu Rupiah dengan jumlah Kurang Lebih 800 siswa .

Hal tersebut sangat disayangkan dan jelas sebagai pungli karena mentarget jumlah yang harus dibayar wali murid sesuai keputusan komite sekolah tersebut 

Mestinya pihak komite tidak menentukan jumlah akan tetapi sesuai dengan kemampuan para wali murid 

Saat dikonfirmasi Penulis Berita Media Nasional Radar Nusantara Com,Kamis (12/1/2023) Di Kediamannya, komite SMPN 1 tambakdahan Akung, SPd Mengatakan Bahwa Hasil pungutan tersebut akan dipergunakan untuk pemeliharaan dan rehab WC 

Akan tetapi rincian RAB tidak dijelaskan secara rinci berapa unit WC dan anggaran keseluruhannya yang dibutuhkan ,padahal Kurang Lebih 800 siswa ,apalagi jumlah pungutan Masing- masing sudah ditetapkan nominalnya setiap  kelas tidak sama 

Menurut Komite bahwa Masalah pungutan tersebut  Tidak Melanggar Hukum Dan Sudah Sesuai Aturan. Sayangnya, bentuknya adalah pungutan, bukan sumbangan atau bantuan. Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah, komite hanya diberikan kewenangan menggalang dana dalam bentuk bantuan /atau sumbangan, bukan pungutan.

Inilah dalil untuk menegaskan adanya pungli atau tidak, karena sederhananya pungli adalah setiap penarikan atau penggalangan dana dari masyarakat yang tidak ada dasar hukumnya. Lalu, apa sebenarnya perbedaan sumbangan, pungutan dan bantuan?

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah, sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Sebaliknya, pungutan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah menjelaskan bahwa pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Jadi, berbeda dengan sumbangan, Tandasnya (Staff RN)