BPN Gelar Sosialisasi Program PTSL 2023 di Desa Tambelangan, Ini Pesan Kajari Sampang !

Sampang,RN  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini menjadi salah satu proyek strategis nasional dan merupakan terobosan pem...

Sampang,RN 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini menjadi salah satu proyek strategis nasional dan merupakan terobosan pemerintah dengan pertimbangan untuk memberikan legalitas serta jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas sebuah obyek.

Oleh karena itu kepada warga khususnya masyarakat Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan mohon kiranya tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini dan segera daftarkan atas kepemilikan sebuah objek tanah yang belum ada legalitasnya.

Kemudian serahkan data-data yuridis yang menunjukkan atas kepemilikan objek tanah yang merupakan syarat mendasar bagi Tim PTSL untuk memproses ke tahap berikutnya.

Banyak kemudahan pada tahapan program PTSL ini untuk mempersingkat dan mempermudah proses mendapatkan sertifikat diantaranya, biaya pembuatan akte pajak penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Demikian sambutan Drs. Martono selaku Kepala Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sampang saat membuka “Sosialisasi dan Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, Kamis, (23/02/2023)

Nampak hadir mendampingi Drs. Martono, para Kasi teknis, tim ajudikasi, Kajari Sampang yang diwakili Kasi Perdata Tata Usaha Negara (Datun), Murdiyanta Setya Budi, SH,  Unsur Forkopimcam, Toko Masyarakat, Tokoh Agama, para warga masyarakat selaku pemohon sertifikat dan nampak pula hadir mantan Kades Tambelangan, H. Husni.

Untuk memberikan gambaran yuridis pelaksanaan program PTSL, Kasi Datun, Murdiyanta Setya Budi, SH yang mewakili Kejari Sampang, mengingatkan bahwa, terbitnya Inpres nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan PTSL di seluruh Wilayah RI pada tataran implementasinya di bawah dibutuhkan sinergitas antar Kementerian/Lembaga.

Katanya, Kantor ATR/BPR selaku pelaksana program dan Pemerintah Kabupaten Sampang selaku penguasa wilayah sangat krusial dalam suksesnya program dimaksud.

Selain itu, dirinya mengingatkan kepada Tim PTSL Desa Tambelangan, mohon untuk tidak memungut biaya di luar ketentuan sebagaimana diatur pada :

1. Diktum Ketujuh, Kedelapan dan Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

2. Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

3. Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan Bupati Sampang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

4. Peraturan Desa (Perdes) sebagai produk hukum pelaksanaan PTSL di desa yang diawali dari Musyawarah Desa (Musdes) yang dibuktikan dengan Berita Acara (BA) di dalam menentukan besaran biaya yang akan ditanggung para pemohon sebagaimana terurai pada Rencana Anggaran Kegiatan (RAK).

Antusiasme kehadiran masyarakat desa tambelangan pada agenda penyuluhan PTSL dibuktikan pada tingkat kehadiran dan pada sessi dialog inter aktif cukup aktif untuk mendapatkan kejelasan pada banyak hal.

Kades Tambelangan, Faisol sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kehadiran kepada para warga masyarakatnya. 

“Ini menunjukkan bahwa program PTSL sangat ditunggu dan agar segera berproses dengan demikian perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan sebuah obyek tanah, segera mendapatkan legalitas dan bukti kepemilikan”, tandas Faisol.

(Azis)