Desa Penerima Program PTSL 2023 Tempat Yang Rentan Terjadinya Pungutan Liar

Cirebon,RN Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mempunyai dampak yang positif bagi perkembangan pemetaan bidang tanah dan kep...

Cirebon,RN

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mempunyai dampak yang positif bagi perkembangan pemetaan bidang tanah dan kepastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah. Namun dalam sebagian atau beberapa pelaksanaannya terjadi penyimpangan oleh oknum tertentu yang menjadikan program ini sebagai ajang memperkaya diri sendiri.

Dan pada prakteknya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam praktiknya meminta pembiayaan melebihi dari apa yang telah ditetapkan sesuai aturan SKB 3 Menteri untuk Wilayah Jawa (Kategori V) sebesar  Rp.150.000,00. Dengan dalih untuk pembiyaan surat kepemilikan (Bagi yang belum mempunyai) untuk dilampirkan dalam pendaftaran.

Menanggapi permasalahan itu. Kuwu Desa Bandengan, Nining Suningsih melalui Ekbang Rizki mengatakan. Pemahaman Pelaksanaan Program PTSL yang saat ini sedang berjalan bukanlah gratis tetapi murah, dikarenakan ada biaya ditanggung pemerintah dan ada sebagian biaya di tanggung oleh masyarakat, dimana biaya yang ditanggung masyarakat adalah sesuai yang diatur dalam SKB 3 Menteri.

"Dan saat ini sudah terdaftar kurang lebih 300 bidang. Untuk kouta sendiri kami tidak ditargetkan, akan tetapi tetep akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh sebanyak-banyaknya. Dan satu hal, dengan catatan untuk pembiayaan pendaftaran tidak lebih dari Rp 150 ribu perbidang, atas dasar aturan SKB 3 Mentri." ujar Rizki Panitia pelaksana Program PTSL kepada media, Jum'at (17/2/2023).

Dan dikatakannya. Dalam pelaksanaan Program PTSL pihaknya mencoba melaksanakannya apa yang menjadi arahan dari BPN. Yaitu, untuk penertiban bidang, artinya baik yang mengiukuti atau yang tidak mengikuti pendaftaran tetep ada pematokan setiap bidangnya. "Hal itu untuk mempermudah merancang dan mengarah sebuah konsep peta blok desa." pungkasnya.

Pada dasarnya. Kondisi sosial ekonomi dihadapkan kepada keadaan organisasi atau birokrasi, administrasi yang tidak teratur, pembiayaan yang tidak dilindungi Undang undang, sistim yang tidak didukung oleh anggaran, tidak adanya keterbukaan manajemen, wewenang yang tidak terkendali, sistim yang kurang disiplin. Keadaan semacam ini akan dengan mudah didapatkan celah untuk melakukan pungutan liar.

Seperti diketahui. Didapat informasi dilapangan menyebutkan, pelaksanaan program PTSL Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, ada dugaan meminta biaya melebihi dari aturan SKB 3 Mentri, dengan nominal cukup lumayan. *(hasan)*