Sekdes, Kuwu Tambelang Jarang Ngantor Dapat Menghambat Pelayanan

Cirebon,RN Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa terpenting bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan, mampu memb...

Cirebon,RN

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa terpenting bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabilah urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik.

Pelayanan publik merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa kepada masyarakatnya, dengan harapan masyarakat desa akan mendapatkan kemudahan. Hal itu dikatakan Sekretaris Desa (Sekdes) Tambelang Kec. Karang Sembung Kab. Cirebon, Mohamad Karyadi, saat berbincang-bincang terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023. Kepada media baru-baru ini.

"Kalau boleh saran, dengan jarangnya kuwu berangkat kekantor, mungkin akan lebih baik dari pada mengangkat berita-berita lainnya." ujar Sekdes Karyadi didampingi Wakil Ketua DPD Desa, Pandi.

Dan menurutnya. Dengan jarangnya kuwu ada dikantor pihaknya sedikit kewalahan. Karena berkaitan dengan pelayanan, dan saat ada masyarakat yang membutuhkan tanda tangan, mau tidak mau pihaknya harus datang kerumah Kuwu. "Artinya, pihaknya kepengen saat jam kantor, Kuwu slalu stanby ditenpat." kata Karyadi.

Dan terkait dengan progran PTSL yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, masyarakat tidak dibebankan biaya, hanya sebesar Rp 150 ribu sesuai peraturan SKB 3 Mentri itu. Dan kalau ada nilai lebih dari itu, diluar program, karena dari yang sudah terdaftar sebagian besar belum memiliki surat secara yuridis.

"Harus kita dipahami dulu, dari Rp 400 ribu itu ada pemisahan. Rp 250 ribu itu untuk pembayaran surat segel sebagai penyerta terlampir dalam persyaratan pendaftaran. Sementara, Rp 150 ribu diperuntukan untuk pendaftaran program PTSL." kilah Karyadi.

Sementara, Ketua Panitia PTSL Pandi menyatakan. Untuk saat ini pihaknya belum bisa berbuat apa-apa, karena SK ketua PTSL belum dipegang. Dan terkait dana Rp 400 ribu itu dibenarkannya akan tetapi, perinciannya tidak global seperti itu namun ada pemisahan.

"Rp 150 ribu khusus untuk biaya pendaftaran program PTSL dan dananya jujur, ada pada kami. Sementara Rp 250 ribu itu bukan kewenangan Kami, itu urusan internal Desa, dan katanya dana sejumlah itu sebagai jasa pengurusan biaya surat segel." terang Pandi juga sebagai mantan Sekdes Desa Tambelang itu. *(hasan)*