Sosialisasi / Penyuluhan Hukum Dari Sikum Polres Karangasem Di Aula Polsek Rendang.

Karangasem, RN  Polda Bali - Polres Karangasem - Polsek Rendang.Dalam rangka memberikan penyuluhan hukum Sikum Polres Karangasem melaksanaka...

Karangasem, RN 

Polda Bali - Polres Karangasem - Polsek Rendang.Dalam rangka memberikan penyuluhan hukum Sikum Polres Karangasem melaksanakan kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan Hukum dengan materi " Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri" di Aula Polsek Rendang, senin (27/3) pukul 08.50 wita

Hadir dalam kegiatan Tim Sikum Polres Karangasem Ketua Tim Kasi Kum Polres Karangasem AKP I Nyoman Surantika, S.H., Ps.Kasubsi Bankum Aiptu I Gede Sening, dan Ps.Kasubsi Luhkum Aiptu I Made Sudiatmika, S.H.

Kegiatan Penyuluhan hukum / Luhkum diterima oleh Kapolsek Rendang AKBP IGM Punia, SH.MH , Waka Polsek Rendang AKP I Made Wana Suparwata, dan Para Kanit dan anggota Polsek Rendang berjumlah seluruhnya 25 orang.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Penyampaian materi Penyuluhan hukum antara lain latar belakang dan sejarah terbentuknya Perpol No. 7 Thn 2022, 

dimana Perkap No. 14 Thn 2011 tentang KEPP dan Perkap No. 19 Thn 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKEP sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahan nilai, budaya dan prilaku yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh pada prilaku pejabat Polri. 

Dengan yang menjadi dasar Perpol No. 7 Thn 2022 yaitu  UU No. 2 Thn 2022 tentang Polri ( Psl 31 s.d. 35 dengan memuat ketentuan Pembinaan Kemampuan Profesi Polri, Sikap dan prilaku Polri, KEPP dan KKEP); ,  PP No. 1 Thn 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ( memuat tentang ketentuan PTDH, apabila melakukan tindak pidana (Psl  12), melakukan pelanggaran (Psl 13) dan meninggalkan tugas atau hal lain (Psl 14);  dan PP No. 2 Thn 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri ( Psl. 13 mengenai ketentuan hukuman disiplin dgn PTDH melalui sidang KKEP ). 

Muatan Perubahan Perpol No. 7 Thn 2022 yaitu secara materiil dan formil. Pejabat Polri wajib mempedomani Kode Etik Profesi Polri yang didalamnya ada kewajiban dan larangan, terdiri dari :

Etika Kenegaraan,  memuat Pedoman berprilaku anggota Pori dalam hubungan dengan Tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Kebhineka Tuggal Ika-an, (Psl 4 memuat kewajiban dan Pasal 9 memuat larangan).

Etika Kelembagaan, memuat Pedoman berprilaku anggota Pori dalam hubungan dengan Tri Brata sebagai Pedoman hidup, Catur Prasetya sebagai Pedoman Kerja, Sumpah /Janji Anggota Polri dan Sumpah /Janji jabatan. (Psl 5 dan 6 memuat kewajiban dan Pasal 10 dan 11 memuat larangan).

Etika Kemasyarakatan, memuat Pedoman berprilaku Pejabat Pori dalam hubungan: Harkamtibmas, Penegakan hukum, Perlindungan Pengayoman Pelayanan masyarakat, Kearifan lokal antara lain gotong royong, kesetiakawanan dan toleransi. (Psl. 7 memuat kewajiban dan Psl 12 memuat larangan) , dan 

Etika Kepribadian, memuat Pedoman berprilaku anggota Pori dalam hubungan dengan Kehidupan beragama, Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Psl. 8 memuat kewajiban dan Psl 13 memuat larangan). 

Adapun mekanisme penegakan KKEP pada Perpol No. 7 Thn 2022 sebagai berikut 

1. Dumas baik itu masyarakat, PNPP, LSM, Pemerintah, pengawasan Internal maupun DPR.

2. Pemeriksaan Pendahuluan ( Lidik Paminal, Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan ).

3. Pada saat Audit Investigasi dilaksanakan Gelar Perkara (dapat tidaknya ditingkatkan ke tahap pemeriksaan atau dihentikan karena adanya perdamaian dan menentukan pelanggaran KEPP kategori ringan, sedang, berat).

4. Terhadap dugaan pelanggaran KEPP dilakukan Pemeriksaan Cepat atau Biasa;

dan apabila tidak dapat ditingkat ke tahap pemeriksaan, akan dikeluarkan SP4 (Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan Pendahuluan), Adapun penghentian perkara KEPP mencakup daluarsa pelaporan, daluarsa penuntutan atau Ne Bis In Idem.

5. KKEP (Sanksi Etika dan Administrasi).

6. KKEP Banding (Tidak terima terhadap Sanksi KKEP).

7. KKEP Peninjauam Kembali (Kapolri berwenang melakukan PK atas Putusan KKEP atau KKEP Banding yang telah final dan mengikat).

8. Penyerahan Petikan Putusan, Pelaksanaan Putusan dan Pengawasan Pelaksanaan Putusan.

9. Rehabilitasi Personel.

10. Pengurangan Masa Hukuman. 

Disisi lain Kapolsek Rendang AKBP IGM Punia,SH.MH mengucapkan terimakasih kepada Kasikum Polres Karangasem bersama tim telah melakukan kegiatan penyuluhan hukum di Polsek Rendang , tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan para peserta penyuluhan hukum  dapat memahami dan mengerti tentang materi yang diberikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas serta menjadi lebih profesional dan proporsional dalam penjabarannya, ujar Kapolsek Rendang.

Kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan dengan tertib dan lancar hingga berakhir pukul 10.30 wita.

Isk 

Publish/editor : Humas Sektor Rendang