Terkait Penyertaan Modal Kabupaten Toba Mencapai Rp 35 Miliar "Belum Ada Pejabat Pemkab Mampu Dimintai Penjelasan"

Balige, RN Penggunaan dan pengelolaan APBD Kabupaten Toba beberapa tahun lamanya terindikasi dugaan kepentingan dan terkesan melupakan regul...

Balige, RN

Penggunaan dan pengelolaan APBD Kabupaten Toba beberapa tahun lamanya terindikasi dugaan kepentingan dan terkesan melupakan regulasi aturan hukum terkait Efisiensi / Tepat Guna dan diduga telah mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Adapun realisasi Dana APBD Kabupaten Toba atas Penyertaan Modal itu diduga dipaksakan demi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir tiap tahunya masih selalu jalan ditempat.

Terkait permasalahan Realisasi Dana Penyertaan Modal itu, salah seorang penggiat korupsi berinisial "A.Tobing" memberi komentarnya pada awak media bahwa program Pemkab Toba itu memang baik tetapi Pemkab Toba perlu menyadari bahwa apa yang menjadi amanah jabatan sebagai Pejabat Pemerintah Daerah dalam mengelola/menggunakan Dana APBD mestinya perlu mempertimbangkan dan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya agar tidak tercita/menciptakan opini ditengah masyarakat bahwa program tersebut mengarah pada diduga kepentingan.

Begitu juga A.Tobing menambahkan agar Pejabat Pemkab Toba yang terlibat langsung didalamnya bisa menerangkan secara gamblang bahwa program tersebut sesuai dengan Regulasi Aturan Hukum dan menerangkan bahhwa hasil dari penerimaan PAD atas penyertaan modal tersebut memang jumlah penerimaan dana itu benar adanya agar tidak menimbulkan asumsi bahwa total penerimaan PAD diduga tidak dipenggal atau mengarah pada dugaan memperkaya diri sendiri/memperkaya kelompoknya semata.

Dalam mencari keterangan dan jawaban terkait Dana Penyertaan Modal Pemkab Toba tersebut, awak media telah berulangkali mencoba melakukan konfirmasi langsung dan juga melayangkan surat konfirmasi tertulis langsung pada Bupati Toba yaitu Bapak "Ir.Poltak Sitorus,M.Sc". Dari penelusuran Tim media perjalanan surat konfirmasi tertulis itu ternyata begitu elok, mulai dari penerimaan surat tertulis diregister PT.Kantor Pos langsung atas nama Bupati, namun fakta ditemukan bahwa perjalanan ternyata awalnya diterima Kabag Umum, berlanjut surat sampai pada Sekda Toba, berlanjut pada disposisi surat ke Kaban BPKPD Toba. Tetapi saat dicoba dikonfirmasi pada Kaban BPKPD Toba, awak media mempertanyakan bahwa pastas dan layakkah Kaban BPKPD menjawab terkait permasalahan ini sebab Kaban BPKPD masih merupakan pejabat baru yang menduduki jabatan dan tidak terlibat langsung terkait hal tersebut. Dari rentetan pertanyaan awak media itu, Kaban BPKPD Toba hanya mampu menerangkan sejauh apa yang dia tahu tanpa terlibat langsung terkait hal tersebut.

Atas permasalahan prihal Dana Penyertaan Modal Pemkab Toba mencapai Rp 35 miliar itu, mestinya Bapak Bupati Toba "Ir.Poltak Sitorus,M.Sc" kiranya mau menjelaskan terkait surat konfirmasi awak media tanpa mewakili Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sama sekali tidak terlibat dengan permasalahan tersebut agar penjelasan terkait Dana Penyertaan Modal itu tidak menimbulkan opini berkepanjangan ditengah masyarakat yang diduga akan mempengaruhi citra baik Pejabat Pemkab Toba. 

(S.Tambunan)