Masyarakat Desa Bojongnegara Antusias Mengikuti Program Pendaftaran PTSL 2023

Cirebon, RN Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan kepastian hukum atas tanah serta menghindari konflik pertanahan, Desa Bo...

Cirebon, RN

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan kepastian hukum atas tanah serta menghindari konflik pertanahan, Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon antusias mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Dengan melalui Program PTSL, diharapkan semua bidang tanah masyarakat terukur dan memiliki legalitas berupa sertipikat tanah." hal itu dikatakan Sekdes Ds. Bojongnegara Imam Uwes kepada media, Sabtu, (1/4/2023).

Dan menurutnya. Desa Bojongnegara memiliki area kurang lebih 1200 bidang, dari jumlah tersebut yang memiliki sertipikat tanah hanya 200 bidang. Dengan adanya program PTSL 2023 masyarakat sangat antusais sekali hal itu terlihat dari pendaftaran saat ini sudah mencapai 879 bidang.

"Sementara BPN sendiri memberi kuota 800 bidang, dan dari jumlah pendaftar tersebut belum tentu semuanya akan diproses. Akan tetapi, dengan antusiasnya masyarakat mendaftar, kembali kami mengusulkan untuk ada tambahan kuota." ujar Imam.

Dan dikatakannya. Dalam peta kognisi pemikiran saat ini hubungan masyarakat dengan tanah, cenderung harus dibuktikan dengan

selembar sertipikat. Sertipikat menjadi dokumen penting dalam realitas sosial karena dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi.

Kemudian, kembali Sekdes meneruskan. Manfaat yang didapatkan dengan adanya program PTSL dan diperoleh hasil, masyarakat jadi memiliki tanda bukti kepemilikaan tanah yang sah sehingga tidak terjadi sengketa tanah dan kemudian jika ingin mengajukan pinjaman melalui Bank maka nilai tanah tersebut akan lebih tinggi.

Sementara, Kuwu Desa Bojongnegara Iksanudin mengatakan. Pengelolahan pertanahan dalam arti pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, dan pengadministrasian tanah perlu diatur sehingga tanah dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakatnya.

Menurutnya. Tujuan administrasian pertanahan untuk menjamin terlaksananya pembangunan karena meningkatnya jaminan kepastian hukum hak tanah, meningkatnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat, penyusunan kebijakan pertanahan dan pelaksanaannya, sebagai besar tergantung pada keberhasilan pendaftaran tanah.

"Hanya saja, tetap harus dijaga perspektifnya bahwa pendaftaran tanah hanya merupakan suatu alat untuk sara mencapai suatu tujuan, yang dapat berarti penting bagi administrasi tanah guna kepentingan pemerintah atau guna jaminan kepastian hukum bagi pemilik." kata Kuwu Iksanudi yang sudah menjabat dua priode itu. (hasan).