Dinas Sosial Purwakarta Mandul, Oknum Penggerogot Program BPNT Berkeliaran, Dibiarkan...!!!!

Purwakarta, RN Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2023, selalu saja menimbulkan masalah, pasalnya tidak ada ketegasan Dinas Sosial Purw...

Purwakarta, RN

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2023, selalu saja menimbulkan masalah, pasalnya tidak ada ketegasan Dinas Sosial Purwakarta dalam menindak tegas oknum-oknum yang diduga menggerogoti alias mencari keuntungan dari jenis bantuan ini.

Jika kedapatan oknum-oknum seperti keterlibatan oknum desa hendaknya oleh Dinas Sosial dilaporkan ke aparat penegak hukum agar ditindaklanjuti untuk menjadikan efek jera, sehingga kedepan tidak ada lagi oknum yang berani-berani menyelam di air keruh dalam Menggerogot mencari keuntungan dari bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin, KPM

Melihat dari layar kaca, Menteri Tri Rismaharani saja marah besar kalau ada oknum yang berani -berani mengganggu dan Menggerogot program bantuan yang tidak sesuai,  jadi Dinas Sosial harus berani bersikap tegas jangan sekedar himbauan, tapi laporkan ke aparat penegak hukum (APH) 

Maka kalau hanya sebatas himbauan dan teguran saja, terkait hal ini, dipastikan bakal terulang kembali di lain desa yang tersebar di 17 kecamatan dan tidak membuat efek jera bahkan oknum-oknum semakin berani dan Liar

Terindikasi Oknum-oknum pengurus  yang melibatkan oknum aparat desa setempat yang memberi atau menyalurkan tidak sesuai dengan program penyaluran penerimaan kepada KPM, bisa dikatakan sebagai penjahat kesejahteraan 

atau dikategorikan penghambat kemajuan sosial pembangunan

Terungkap di kecamatan Bojong, Desa Sukamanah baru-baru ini, Lagi-lagi kekecewaan dialami oleh KPM karena itulah adanya dugaan keterlibatan oknum desa, sehingga penerimaannya tidak sesuai harapan, "ungkap sumber

Penyaluran program BPNT itu melalui BANK HIMBARA alias Bank Himpunan Milik Negara bukan diambil melalui ketua kelompok, ini ada apa, apakah ketua kelompok merupakan "RAJA KECIL" masyarakat penerima BPNT 

Prilaku ketua kelompok, oleh Dinas Sosial hendaknya dilaporkan ke APH agar menjadi efek jera untuk semua desa-desa tersebar di 17 Kec. Di Kab. Purwakarta Jawa Barat, agar kedepan tidak lagi bantuan BPNT atau bantuan Sosial lain Dimanfaatkan oknum-oknum aji mumpung pencari keuntungan 

Pertanyaanya, apakah Dinas Sosial Purwakarta Akan berani mengambil tindakan seperti Menteri, ataukah membiarkan hal ini terjadi sehingga bakal terulang, terulang dan terulang kembali. Bersambung ke edisi selanjutnya. 

Nantikan..... 

Bbl/