Maling Uang Negara!! Sarwoko, S.Kom ditetapkan Tersangka Oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok

Depok, RN Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok, Mochtar Arifin, yang didampingi oleh Kasi Intel, M. Arief Ubaidillah, me...

Waduhh!! APBD Miliaran digelontorkan, Lampu Hias Jalan Margonda Kota Depok Tidak Berfungsi

 Pegawai Damkar Cimanggis Depok Keluhkan Bendahara Tidak Bisa Lengkapi Barang Fasilitas Kantor 

 Waduh!! TV Display Informasi Kegiatan Pemkot Depok di Diskominfo Dibiarkan Tak Berfungsi

Depok, RN

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok, Mochtar Arifin, yang didampingi oleh Kasi Intel, M. Arief Ubaidillah, memberikan keterangan kepada rekan media di halaman Kejaksaan Negeri Depok, Rabu (31/05/2023).

Mereka mengumumkan bahwa telah dilakukan penetapan dan penahanan terhadap tersangka atas nama SARWOKO, S.Kom (52), yang menjabat sebagai Direktur PT. Big Daddy Production pada tahun 2015.

Penetapan tersangka ini didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1336/M.2.20/Fd.2/05/2023 dalam Perkara maling uang Negara atau yang biasa disebut Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2015. 

Tersangka  SARWOKO dikenakan sangkaan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam upaya memastikan kelancaran penyidikan, Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan penahanan terhadap  SARWOKO selama 20 hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2023 hingga tanggal 19 Juni 2023. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 Depok.

Mochtar Arifin, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka ini merupakan langkah yang diambil setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan bukti-bukti yang terkait dengan kasus korupsi pengadaan fasilitas kampanye pada tahun 2015. 

Kejaksaan Negeri Depok berkomitmen untuk menjalankan proses hukum secara adil dan transparan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan yang sama, M. Arief Ubaidillah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Depok, menyampaikan bahwa penahanan tersebut dilakukan untuk memastikan tersangka tidak menghilangkan atau mengganti barang bukti, serta untuk menjaga agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya atau menghalang-halangi jalannya proses penyidikan.

Kejaksaan Negeri Depok berharap bahwa tindakan hukum yang telah dilakukan ini dapat memberikan efek positif dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Kota Depok. Kejaksaan Negeri Depok mengajak masyarakat untuk tetap mendukung dan memberikan informasi yang relevan dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Tersangka SARWOKO, selaku Direktur PT. Big Daddy Production, diduga terlibat dalam praktik korupsi pengadaan fasilitas kampanye pada tahun 2015. 

Korupsi merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat, dan Kejaksaan Negeri Depok berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan tegas dan adil. Kasus ini menjadi salah satu upaya dalam memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan memastikan keadilan bagi Masyarakat.

Kejaksaan Negeri Depok juga mengingatkan seluruh pihak, terutama para pejabat publik dan pengelola keuangan negara, untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan menjaga kepercayaan Masyarakat.

Tindakan korupsi tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari anggaran publik.

Dengan penetapan tersangka dan penahanan tersangka SARWOKO, Kejaksaan Negeri Depok memberikan pesan yang kuat bahwa tindak pidana korupsi tidak akan dibiarkan dan pelakunya akan dihadapkan pada proses hukum yang adil. Kejaksaan Negeri Depok akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa tindak pidana korupsi tidak mendapatkan ruang untuk berkembang.

Kejaksaan Negeri Depok mengajak semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam memberantas korupsi dengan melaporkan segala bentuk indikasi korupsi yang mereka ketahui. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Diakhir pernyataannya, Mochtar Arifin, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok, menyampaikan harapannya bahwa kasus ini akan menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan profesionalisme.

Kejaksaan Negeri Depok siap melanjutkan proses hukum dengan tegas dan transparan demi terciptanya masyarakat yang adil, berkeadilan, dan bebas dari korupsi.

M Sutoyo

Sumber: Kejaksaan Negeri Depok