Nasabah PNM Kabupaten Kuningan mengeluhkan di tagih malam malam

Kuningan, RN Salah seorang nasabah PNM mengeluhkan atas penagihan yang nggak kenal waktu, Selasa malam  (16/5/2023). " Yang bener aja m...

Kuningan, RN

Salah seorang nasabah PNM mengeluhkan atas penagihan yang nggak kenal waktu, Selasa malam  (16/5/2023).

" Yang bener aja masa malam malam begini dari pihak PNM masih saja keluyuran , padahal sudah pukul Delapan malam kayak nggak ada waktu lagi saja , " keluh salah seorang nasabah yang namanya enggan di koran kan.

Masih kata kluarga nasabah PNM , dia datang malam malam alasannya tadi pas ke rumah orang nya lagi tidak ada di rumah ( tidak ketemu...red) .

Awak media ini sempat bertanya ke kolektor btersebut , kok malam malam masih keluyuran melaksanakan penagihan cewek lagi, emang di kontrak kerjanya sampai jam berapa?

Karyawan PNM pun menjawab , Jampai jam Delapan pa ," katanya .

Terus awaknmedia bertanya lagi , emang kantornya tutup jam berapa? Karyawan PNM tersebut tidak menjawab.

Untuk informasi Aturan jam kerja di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang. Undang-undang yang mengatur jam kerja ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK 13/2003).

Kemudian peraturan tersebut kembali diperbarui dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam Undang-undang tersebut, ada 2 (dua) skema jam kerja yang berlaku di perusahaan yang ada di Indonesia, yakni:

7 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu yang berlaku untuk 6 hari kerja dengan ketentuan libur 1 hari;

8 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam satu minggu yang berlaku untuk 5 hari kerja dengan ketentuan libur 2 hari.

Perusahaan dapat menyesuaikan aturan jam kerja yang berlaku ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam perusahaan. Termasuk dalam hal hari libur, perusahaan bisa memberikannya di akhir pekan ataupun di hari lainnya.

Peraturan ini pun bisa tidak berlaku bagi perusahaan usaha tertentu. Hal ini tertuang dalam PP No.35/2021 Pasal 21 Ayat (3) atau UU No.13/2003 Pasal 77 Ayat (3).

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 Tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus. Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud antara lain:

Pekerjaan yang bergerak di pelayanan jasa kesehatan;

Pekerjaan yang bergerak di pelayanan jasa transportasi;

Pekerjaan yang bergerak di pelayanan perbaikan alat transportasi;

Pekerjaan yang bergerak di bidang usaha pariwisata;

Pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;

Pekerjaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik, pelayanan air bersih, dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;

Pekerjaan di bidang usaha swalayan, perbelanjaan, dan sejenisnya;

Pekerjaan yang bergerak di bidang media massa;

Pekerjaan yang bergerak di bidang pengamanan;

Lembaga konservasi;

Pekerjaan-pekerjaan yang jika dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan juga pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

 Dari berbagai sumber (Fulls/tim)