SMKN 4 Kuningan,tolak bersinergi dengan media online dengan dalih arahan Disdik Jabar

Kuningan, RN Prinsip sinergitas, bermitra pers atau media massa dengan lembaga publik nampaknya sejak pertengahan Mei 2023 ini tidak berlaku...

Polres Kuningan Laksanakan Giat Rutin Operasi Gabungan Antisipasi Gangguan Kamtibmas dan Geng Motor

Polemik Keberadaan Kandang Ayam Dan Tower Di Wilayah Desa Cikupa

Hingga bulan kemarin Polres Kuningan berhasil mengungkap Lima Kasus pencabulan di bawah umur

Kuningan, RN

Prinsip sinergitas, bermitra pers atau media massa dengan lembaga publik nampaknya sejak pertengahan Mei 2023 ini tidak berlaku lagi bagi SMKN 4 Kuningan Jawa Barat. Pasalnya pihak sekolah tersebut menyebutkan pemutusan hubungan melalui WhatsApp kepada salah seorang wartawan media online di kabupaten Kuningan ,dengan dalih informasi dari Disdik Jabar.

Seperti di lansir dari media pos kota.co Diketahui, dalam pesan yang disampaikan kepada wartawan media Poskota.co melalui sambungan WhatsApp (WA), Rabu (24/05/2023), pihaknya menyebutkan, mulai bulan depan tidak bisa menerima langganan media online di sekolahnya.

“Hanya media cetak yang bisa berlangganan, untuk media online tidak bisa,” tulisnya dalam pesan itu.

“Dengan memberhentikan langganan media  akan menimbulkan kesan bahwa SMKN 4 Kuningan tidak butuh lagi membaca berita, padahal tanpa media massa  kegiatan kemajuan pembangunan yang telah  dilaksanakan pihak sekolah sulit untuk diketahui masyarakat” celoteh salah seorang wartawan yang biasa meliput di Pemkab Kuningan, Jum'at (26/5/2023) di salah satu warung kopi di wilayah jalan baru Ancaran 

Di tengah sorotan publik SMKN 4 Kuningan ini, terhadap persoalan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, tentang pengelolaan keuangan sekolah tahun anggaran 2022 yang tengah mengemuka belakangan ini, kembali kalangan pers khususnya yang bertugas pada media online dikejutkan dengan munculnya pernyataan dari Wakasek Humas SMKN 4 Kuningan Jawa Barat.

Dirinya mendalilkan, informasi itu didapat pihaknya dari hasil desk BOPD dengan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, yang pelaksanaannya dilakukan KCD X Cirebon belum lama ini.

Ketika media ini menanyakan, apakah informasi dimaksud sudah tertuang secara tertulis diedarkan pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wakasek Humas ini menyampaikan belum ada.

“Kami baru mendapatkan petunjuk lisan serupa itu pada saat mengikuti desk BOPD di KCD X Cirebon,”ungkapnya.

Dalam ujung pesan, Kasum menyatakan, jika ingin lebih jelas mengenai hal itu dapat langsung ditanyakan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat, melalui pihak KCD X Cirebon.

Menanggapi adanya informasi itu, salah seorang Pengurus Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPD Jawa Barat, Maman Kondang saat dihubungi Poskota.co melalui telepon selulernya, mengatakan jika betul pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan atau keputusan itu, dapat dinilai melakukan sikap yang berpotensi menumbuhkan dikotomi antara media cetak dan media online.

“Tidak juga harus diskriminatif seperti itu, mohon tidak membuat kegaduhan pada kalangan pers dengan hal-hal yang berbau dikotomi,” tegasnya.

Pihaknya memaklumi, persoalan menerima atau tidak menerima berlangganan baca dengan media, itu sepenuhnya menjadi hak sekolah. Sebab, disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing sekolah.

“Namun jika penerimaan atau penolakan langganan bacaan pihak sekolah substantifnya dibedakan antara media cetak dan media online, hal ini yang akan memunculkan penafsiran miring dari pelaku media online,”ujarnya mengkritisi.

Dia berencana akan segera mengonfirmasi persoalan itu kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat mengenai kebenaran informasi yang sudah disampaikan Wakasek Humas SMKN 4 Kuningan ini.

Sementara terkait informasi penggunaan keuangan di SMKN 4 Kuningan yang jadi temuan BPK, di tanggapi serius salah satu LSM di kabupaten Kuningan (LSM SIGAB), bahkan pihaknya akan segera melayangkan surat ke sekolah tersebut untuk klarifikasi, konfirmasi prihal yang diduga jadi temuan BPK

" Kami akan segera kordinasi ke pihak DPD,bahkan DPP SiGAB , agar bisa melaksanakan klasifikasi konfirmasi (Audiens) terkait penggunaan keuangan di SMKN 4 Kuningan," jelas Ketua DPC SiGAB Kabupaten Kuningan Ade Habibie pada media ini melalui sambungan telepon seluler nya ,Jum'at malam (26/5/2023)

(Fulls)