BPD adalah Konfigurasi Demokrasi Masyarakat Desa

Oleh : FUADI,SH Dalam perspektif politik hukum lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah buah pergulatan politik yang pa...

Oleh : FUADI,SH

Dalam perspektif politik hukum lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus  Pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis bangunan kualitas kehidupan.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah menitik beratkan tentang peran desa secara otonom atau kekuasaan untuk mengatur sendiri dengan keunikan hak-hak asal-usulnya, juga memberikan ruang tentang kemandirian dan pemberdayaan masyarakat yang cukup sehingga paradigmanya adalah Desa bukan lagi menjadi sebuah Objak pembangunan tetapi Desa harus menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional.

Dari urauaian singkat diatas dan Dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa tersebut maka pemerintahan Desa mengharuskan melakukan penyusuain-penyesuaian yaitu salah satunya tentang transformasi sekema dan administrasi prosedur tatakelola tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bahwa Pengisian anggota BPD berdasarkan unsur keterwakilan setiap wilayah dalam satu Desa (Pasal.7). Proses Perekrutan dan pemilihan anggota BPD secara demokratis ini akan membawa dampak yang sangat baik terhadap kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Proses rekrutmen anggota BPD dan hubungan BPD dengan masyarakat sebagai cermin dari peran BPD bahwa BPD adalah lembaga permusyawaratan Desa yang memiliki tanggungjawab secara electoral kewilayahan

BPD adalah aktor baru dalam mendorong Desa untuk mengurangi dominasi penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa, Masyarakatpun berharap bahwa kehadiran BPD,yakni sebagai artikulator aspirasi dan partisipasi bagi masyarakat,pembuat kebijakan secara partisipatif dan alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa.

BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa Apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam  pemerintahan desa.

BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masyarakat desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaaan diantar mereka

Kehadiran Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintah Desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem chek and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Staff