Ini Kata Ahli Pers Drs. Kamsul Hasan: Wartawan Tidak diwajibkan UKW

Depok, RN Di Indonesia, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin dalam Pasal 28 Undang-Un...

Depok, RN

Di Indonesia, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. 

Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut.

Oleh karenanya, jaminan kemerdakaan pers untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan bertema, "Pers Dan Kebebasan Hak Bersuara", sejumlah Wartawan yang tergabung Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kota Depok menggelar dialog atau diskusi publik kebebasan Pers Dunia 2023, di Balai Serba Guna Kelurahan Depok Jaya, Kota Depok, Kamis (08/06/23).

Hadir dalam acara tersebut, Polres Metro Depok, Kejaksaan Negeri Depok Alfa Dera, Diskominfo Depok, Ahli Pers Drs Kamsul Hasan, Andi Tatang Supriyadi SE, SH, MH, CPL, CPM, dan Anggota Dewan DPRD Depok.

Diungkapkan oleh Ahli Pers Drs. Kamsul Hasan menjelaskan, "dengan UU Pers yang bersifat spesialis, maka media bisa bekerja menyajikan informasi ke publik, tanpa harus diintimidasi, tidak bisa dihalangi, dan wajib memberikan informasi ke media.

Disamping itu, lanjut Kamsul, UU Pers juga mengatur tentang bagaimana jurnalis melakukan peliputan, dengan wajib menaati kode etik jurnalis maupun kode etik wartawan Indonesia.

“Misalnya, seorang jurnalis harus menunjukan identitas saat menemui narasumber. Kemudian, jurnalis wajib menjalankan cek and ricek. Dan terpenting, objek berita yang akan ditulis, harus di konfirmasi. Konfirmasi itu sangat esensial, sebagai kewajiban jurnalis,” tandasrnya.

Kamsul juga menambahkan, bahwa perusahaan bisa dikatakan sebagai perusahaan pers cukup berstatus sebagai badan hukum sesuai UU Pers.

Di sisi lain, kata dia, tidak bisa disalahkan hanya karena tidak ada ujian kompetensi sebagai wartawan. Karena, objek sengketa adalah karya jurnalistik, tetapi yang wajib adalah Jurnalis tergabung di salah satu Organisasi Pers. 

"Wartawan tidak wajib untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW), tetapi yang berhak itu Wartawan yang tergabung di Organisasi Pers", ungkapnya.

Tidak hanya itu, Babai Suhaimi selaku anggota DPRD Depok Fraksi PKB mengatakan, makna kebebasan pers adalah sebuah kemerdekaan. Baginya, pers yang tadinya bersifat tidak bebas dengan aturan, serta tidak memiliki kebebasan dalam melakukan peliputan, bukanlah kebebasan yang tidak beraturan.

Ia mengungkapkan, bahwa insan pers yang merdeka, adalah mereka yang memiliki ruang saat berinteraksi dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. 

“Tentunya kebebasan dan kemerdekaan insan pers dalam menyebarkan informasi itu, memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat (publik)," cetusnya.

M Sutoyo