APH Sudah Selayaknya Memeriksa Mantan Wakil Walikota Dan Ketua DPRD Terkait Dugaan Korupsi Pemko Tebing Tinggi

Tebing Tinggi, RN Berbagai permasalahan dugaan korupsi besar-besaran di Pemko Tebing Tinggi sudah makin terbuka lebar, hingga dugaan korupsi...

Tebing Tinggi, RN

Berbagai permasalahan dugaan korupsi besar-besaran di Pemko Tebing Tinggi sudah makin terbuka lebar, hingga dugaan korupsi merugikan keuangan daerah mencapai puluhan miliar rupiah mulai terbongkar.

Prilaku dugaan korupsi itu terjadi diawali dari ketidak taatan dan ketidak fahaman Oknum pejabat Pemko Tebing Tinggi dalam melaksanakan regulasi aturan hukum, hingga diduga dominan membuat kebijakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok saja.

Dari berbagai permasalahan dugaan korupsi Pemko Tebing Tinggi itu dimulai dari susunan Administrasi, Pengelolaan Aset, Pembentukan Aturan dan lemahnya Pengawasan.

Awak media juga sudah mencoba berulangkali mempertanyakannya melalui konfirmasi langsung dan dengan melayangkan Surat Konfirmasi dan Laporan tertulis mulai dari SKPD, Ketua DPRD dan Pj.Walikota Tebing Tinggi.

Tetapi Oknum PJ.Walikota, Oknum Ketua DPRD dan SKPD/OPD sampai berbulan lamanya tidak mau memberikan jawaban terkait permasalahan dugaan korupsi itu.

Ketidak sigapan atau sikap sepele Pj.Walikota, Ketua DPRD dan PPD dalam menanggapi Surat Konfirmasi dan Surat Laporan masyarakat itu diduga akibat ketidak fahaman dan dugaan sikap kesengajaan "ibarat meludah kena muka sendiri".

Pembiaran Oknum Eksekutif dan Legislatif dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya yang diduga  memganggap sepele dan menilai bahwa keterlibatan itu hanya sebatas nama baik tanpa memikirkan bahwa semua persetujuan dan kelalaian mereka bisa berimbas pada dugaan keterlibatan konsfirasi berjamaah terkait dugaan korupsi besar-besaran puluhan tahun lamanya yang terjadi di Pemko Tebing Tinggi.

Begitu juga permasalahan terkiat Pendapatan Asli Daerah (PAD) RSUD Kumpulan Pane Pemko Tebing Tinggi sebagai rumah sakit daerah yang puluhan tahun lamanya diduga masih membuat kebijakan sendiri tanpa mempertimbangkan regulasi aturan hukum terkait pengelolaan Dana BLUD tetapi sangat disayangnya Ketua DPRD ditiap tahunnya selalu berikan persetujuan baik atas LKPJ Walikota Tebing Tinggi.

Mencoba meminta penjelasan/konfirmasi pada  Oknum Direktur RSUD Kumpulan Pane melalui Whatshap, Oknum Direktur memberikan jawaban agar menghubungi Humas RSUD yang ternyata seorang oknum wartawan. Sementara komentar dari Oknum Wakil Direktur RSUD berinisial "Ikbal" saat dihubungi melalui telepon menjelaskan belum bisa ditemui/rapat.

Alasan berbagai pejabat Pekmo Tebing Tinggi seperti ini sudah sering terjadi, hal itu disebabkan oleh ketidak mampuan dan ketidak fahaman pejabat terkait regulasi aturan hukum dan juga pemahaman LKPD dan LKPJ, sehingga berbuntut pada dugaan pembodohan pada 174 ribu jiwa jumlah masyarakat Kota Tebing Tinggi dan berpuluh tahun lamanya Pejabat menikmati Gaji dan Fasilitas Dana APBD Kota Tebing Tinggi tanpa ada kinerja nyata. Menyikapi berbagai permasalahan dugaan korupsi itu Aparat Penegak Hukum (APH) sudah selayaknya memeriksa Mantan Wakil Walikota dan Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi.(S.Tambunan)