Pemborosan Belanja KDh,WKDh Dan DPRD Mencapai Rp 42,8 Miliar "Aset Daerah Tidak Terurus"

Kota Tebing Tinggi, RN Pemborosan anggaran untuk kebutuhan Pejabat Pemko Tebing Tinggi mencapai Rp 42,8 miliar ditahun 2021 mulai membuka le...

Revisi Pra Desain TPST Kota Tebing Tinggi

Walikota Tebing Tinggi Terima Kunker Komisi X DPR RI

Walikota Tebing Tinggi Kukuhkan Pengurus FKUB

Kota Tebing Tinggi, RN

Pemborosan anggaran untuk kebutuhan Pejabat Pemko Tebing Tinggi mencapai Rp 42,8 miliar ditahun 2021 mulai membuka lebar terkait kebobrokan kinerja Pejabat Pemko Tebing Tinggi diberbagai bidang.

Berbagai bentuk kebobrokan kinerja pejabat Pemko Tebing Tinggi itu sudah menjadi sorotan publik atas ketidak fahaman Eksekutif dan Legislatif tentang LKPD dan LKPJ beberapa tahun lamanya menjalankan Tugas dan Fungsinya secara benar.

Berbagai fakta ketidak sigapan pejabat Pemko Tebing Tinggi dalam mengelola dan merawat aset terkesan terabaikan.

Dari beberapa fakta dilapangan salah satunya terkait kondisi Lapangan Bola Ramlan Yatim milik Pemko Tebing Tinggi yang terletak di Kecamatan Rambutan yang tidak terawat atau kondisinya memprihatinkan/ditumbuhi rumput liar.

Atas ketidak pedulian Pejabat Pemko Tebing Tinggi dalam mengelola aset daerah itu dikomentari salah seorang penggiat korupsi berinisial "M.Silalahi" yang saat itu sedang duduk santai dilokasi lapangan sepakbola Ramlan Yatim yang berlokasi dikecamatan rambutan, mengatakan pada awak media bahwa segala anggaran untuk pemeliharaan lapangan sepak bola biasanya disiapkan oleh pihak Pemda untuk biaya pemeliharaan aset daerah dan menambahkan bahwa sikap cuek pejabat Pamko Tebing Tinggi dinilai keterlaluan.

Semantara keterangan pihak Dinas Pemuda, Olah dan Pariwisata saat dicoba dikonfirmasi awak media pada oknum yang tidak ingin namanya disebut menyatakan bahwa prihal itu mestinya ditanyakan pada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Tebing Tinggi. Tetapi sangat disayangkan awak media belum bisa meminta konfirmasi pada oknum Kepala Dinas tersebut.

Fakta ini mestinya menjadi bukti bahwa keteledoran pihak Eksekutif dan Legislatif dalam memperhatikan aset daerah sudah begitu terabaikan selama beberapa tahun lamannya, hingga total belanja pengeluaran buat KDh, WKDh dan DPRD mencapai Rp 42,8 miliar itu diragukan kebenarannya dan terindikasi dugaan korupsi merugikan keuangan daerah.(S.Tambunan)