Aneh ! Tapi Fakta, Baru Sepekan Di Tertipkan APH,PETI Kembali Beraktivitas Marak Di Teluk Kelansam Sintang

Sintang, RN Kalbar Aktivitas PETI di wilayah Desa teluk Kelansam Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang kembali marak,di duga kuat diback-...

Sintang, RN

Kalbar Aktivitas PETI di wilayah Desa teluk Kelansam Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang kembali marak,di duga kuat diback-up oleh sejumlah pihak, baik dari oknum masyarakat lokal setempat, maupun dari oknum APH, termasuk sejumlah oknum politisi lokal.

Di ketahui pekan lalu aktifitas PETI di Wilayah tersebut sempat terhenti karena di tertipkan oleh satuan Polisi Airud Polres Sintang pada selasa 12/09/2023 kemarin.

Berdasarkan informasi yang di himpun awak media ini di lapangan, Polisi melakukan penertiban lantaran banyaknya laporan masyarakat mengingat lokasi lanting  PETI ( Jek) berada di jalur Sungai Kapuas ( DAS ) Yang rutin di laintasi oleh Kapal ponton dan rakit kayu  dari perusahaan HPH yang telah membayar pajak,DAS Kapuas di wilayah itu juga merupakan sumber mata pencarian para nelayan lokal.

Anehnya pasca di tertibkan,aktifitas PETI bukannya terhenti,namun kian marak kembali,terlihat deretan puluhan lanting PETI berjejer di aliran  DAS Kapuas di wilayah tersebut tetap beraktivitas tanpa ada rasa ketakutan.

Salah seorang warga yang namanya enggan di publikasikan beranggapan APH tak serius menindak PETI tersebut,seakan ada sandiwara,

" Aneh, seperti ada sandiwara, pura pura menertipkan tapi ada main mata di balik layar," Ungkap warga tersebut,Sabtu (23/9)23)

Di kutip dari berbagai sumber berita yang di terbitkan oleh beberapa media online di  kalbar,( Sintang ) persolan PETI  telah di usulkan agar dapat di jadikan wilayah pertabangan rakyak ( WPR)  hal tersebut telah di sampaikan melalui rapat tertutup bersama di kantor DPRD Sintang beberpa waktu lalu,dan memberikan kesempat kepada penambang PETI untuk bekerja, sementara menunggu proses perijinan WPR.

Dari proses tersebut, berdasarkan aspek hukum dan Perundangan,di nilai  tidak dapat di benarkan, mengingat proses perijinan WPR harus melalui proses cukup panjang,salah satunya terkait Analisis Dampak Lingkungan ( Amdal ) di mana  proses penerbitan AMDAL harus melibatkan banyak  Pihak,antara lain Akademisi atau ahli di bidang lingkungan

Dengan demikian, aktifitas  PETI di wilayah teluk kelansam dan sekitarnya saat ini sedang berlangsung di anggap ilegal.

Terkait  hal tersebut pelaku PETI yang selalu mengatas namankan Masyarakat penambang sementara belum mendapatkan legalitas dari  ( PEMKAB ) aecara resmi dapat di jerat dengan Unadang undang Minerba dan undang undang Cipta kerja ,serta pencucian uang.

 

Ada beberapa persoalan ilegal yang terkait  langsung dalam kegiatan PETI,antara lain Sumber BBM ( Solar) mercury dan penampung emas ilegal,hingga pada penjual selaku penyedia pelangkapan  PETI seperti  Pump dan pendukung lainnya,hingga setoran rutin informasi ke oknum aparat 

Dari persoalan tersebut di minta kepada Kapolda Kalbar,Irjen Pol Pipit Rismanto atau kapolres Sintang AKBP Dwi Prasetyo Wibowo, S.I.K untuk melakukan tindakan tegas kepada pelaku PETI di wilayah teluk kelansam,sintang Khusunya,

Di jelaskan,Pada pasal 158 pada UU Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.100 miliar,” tegas Surya.

Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tetang Minerba itu bisa menjerat pelaku penambangan tanpa izin resmi oleh badan usaha yang berbadan hukum ataupun perorangan.

Tak menutup kemungkinan bila aktifitas PETI di kelansam khususnya di DAS kapuas ini terus berlanjut maka wartawan media ini dan sejumlah aktivitas lingkungan akan di kalbar akan mebuat laporan resmi  ke menteri lingkungan hidup dan Peresiden Joko widodo.

Rb.Tim red