Akhir Masa Jabatan Bupati Sampang Menjadi Agenda Penting, Saat DPRD Gelar Rapat Paripurna

Sampang, RN 3 (tiga) agenda penting dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang yang digelar di ru...

Sampang, RN

3 (tiga) agenda penting dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang yang digelar di ruang graha paripurna DPRD, Jalan Wijaya Kusuma Sampang, senin (16/10/2023).

Rapat Paripurna kali ini dengan agenda Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda APBD TA 2024, Persetujuan bersama Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pengumuman Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sampang.

Salah satu agenda yang cukup fundamental yakni menindaklanjuti  Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Juli 2023 Nomor 131/2644/011.2/2023 Perihal Usulan Pemberhentian Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil Walikota hasil Pilkada serentak Tahun 2018. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, sedangkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Dan Pengumuman Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati Sampang berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Demikian sambutan tertulis Ketua DPRD Sampang, A. Fadol saat memimpin berlangsungnya rapat paripurna.

Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi menyampaikan tentang Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2024.

Disebutkan bahwa, ada 4 pembangunan yang menjadi prioritasnya yaitu

1. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan;

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia  (SDM) melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan;

3. Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah;

4. Menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat dan mensukseskan Pemilukada.

“Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024 dalam  menyusun Rancangan APBD TA 2024,” jelasnya.

Di samping hadir Ketua DPRD, A. Fadol saat rapat paripurna dihadiri beberapa Wakil Pimpinan DPRD, Bupati Sampang, H Slamet Junaidi didampingi Wakilnya, H Abdullah Hidayat, unsur Forkopimda, Sekdakab Sampang, H Yuliadi Setiawan, Para Pimpinan OPD teknis, Para Kabagsetkab, Para Camat dan Lurah serta beberapa Direktur Perumda Sampang.

(Frh)