Kesejahteraan Minim, tidak ada setifikasi diduga salah satu faktor penyebab manipulasi data siswa

Sragen, RN Mininmya kesejahteraan,tidak adanya sertifikasi dan banyaknya kebutuhan kegiatan belajar mengajar pada tingkat pendidikan usia di...

Sragen, RN

Mininmya kesejahteraan,tidak adanya sertifikasi dan banyaknya kebutuhan kegiatan belajar mengajar pada tingkat pendidikan usia dini ( PAUD) diduga menjadi salah satu faktor penyebab fenomena manipulasi data siswa didapodik.

Kemungkinan tersebut diutarakan Kabid Paud Dinas Pendidikan Sragen Drs Anwari saat dikonfirmasi pada Senin 23/10. Dalam pesan singkatnya "Bisa jadi, di satuan paud utamanya yg yayasan kecil,dg honor guru yang sangat rendah,kemudian sumber dana yg hanya dr BOP dan sebagian kecil dr spp (tidak semua narik spp") dan banyak juga karena karena pengabdiannya meskipun minim honor membebaskan sppnya".

Lebih lanjut masih dalam keterangannya "untuk permasalahan data siswa menjadi tanggungjawab satuan pendidikan, untuk Dinas memang lebih ke kecolongan dlm hal pengawasan kepada satuan pendidikan".pungkasnya.

Sementara itu Ketua Himpaudi Kecamatan Sambungmacan Fasih saat dimintai tanggapan melalui WhatsApp menjawab " Maaf saya belum bisa memberikan tanggapan" saya masih ada acara.singkatnya.

*Munculnya pengakuan mengejutkan*

Sebelumnya ramai di pemberitaan, tentang praktek manipulasi data Dapodik mulai mengemuka lantaran muncul dugaan manipulasi atau pengelembungan data siswa PAUD Anggrek Bedoro, Sambungmacan.

Dimana pada ajaran 2022/2023 daftar absensi harian murid itu 48 tapi siswa aktif dikelas cuma 33 siswa,lanjut untuk 2023/2024 daftar siswa sebayak 49 siswa, yang aktif mengikuti KBM hanya 20 siswa .Perihal tersebut di ungkapkan Suharmini saat awak media menyambangi kediamannya pada 19/10 lalu.

Sambil menunjukan dokumen daftar hadir siswa tahun ajaran 2022/2023 Wanita yang akrab dipanggil Bunda mini ini menjelaskan jumlah siswa yang riil di anggrek saat ini berbeda dengan jumlah data siswa di Dapodik.

Disinggung mengenai BOP dan BOSDA berapa banyak yang sudah diterima PAUD Anggrek tahun lalu dirinya sebagai bendahara tidak tahu sama sekali " Saya saja sebagai bendahara tidak pernah dikasih tahu berapa BOP dan BOSDA yang masuk di rekening sekolah, saat pencairan saya hanya diminta tanda tangan saja yang mengambil uang di Bank.

"Dari semua anggaran yang masuk ke PAUD Anggrek baik dari ADD, BOP,BOSDA semua yang memegang kepala sekolah" hanya gaji guru tiap tahunya yang kami terima ".jelasnya.

Sementara kepala desa Bedoro, Pri harntono saat dikonfirmasi pada 24/10 belum bisa memberikan keterangan " mohon maaf saya masih izin diluar kota,apabila besuk sudah pulang nanti saya konfirmasi" pesan singkat whatshapnya.

Seperti halnya yang terjadi pada paud Rosella baru baru ini lembaga yang didirikan pada tahun 2013 tersebut pasalnya sudah tidak berfungsi atau tutup.

Terlihat kondisi gedung yang terbengkalai penuh dengan sampah menandakan sudah tidak ada aktifitas kegiatan belajar mengajar .

Menurut informasi yang dihimpun paud Rosella sendiri sudah tutup ditahun yang lalu tetapi dalam validasi Dapodik tahun 2023/2024 per 29 Agustus terpantau ada 7 siswa yang masukan didapodik.

Fenomena Anggrek, Rosela membuat publik bertanya tanya "ada apa dengan sistem penyelenggara pendidikan usia dini sambungmacan"mungkinkah ada aktor intelektual didalamnya.

Data pokok pendidikan (dapodik) termasuk data base yang terintegrasi disatuan pendidikan merupakan sumber data utama pendidikan di Indonesia. Dapodik tidak hanya dijadikan data dasar untuk penyaluran dana BOS,BOP tetapi juga sebagai data untuk memberikan tunjangan profesi guru, dan menjadi dasar perencanaan program-program pendidikan.

Menangapi perihal tersebut Bidang Penindakan Lembaga Investigasi Tindak Pidana Koruspsi Aparatur Negara Republik Indonesia ( LI-TPK ANRI ) Jateng. Rikin mensinyalir adanya dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu ia menghimbau kepada lembaga penyelenggara pendidikan usia dini lebih cermat dan berhati hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya,jangan sampai dalam memasukan data base dapodik siswa keluar dari yang diamanatkan *Undang- Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi* dimana jelas ada sanksi pidananya.

"Untuk memperoleh data pribadi siswa yang diperoleh dari data pribadi yang bukan miliknya tidak boleh dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi".

Lebih lanjut "Perlu diingat bahwa sumber dana penyelengaraan lembaga pendidikan BOP PAUD dan BOSDA bersumber dari keuangan Negara".

"Jangan sampai pengelolaannya terjadi manipulasi, Mark up dan tindakan lainya yang bisa berpotensi merugikan keuangan Negara dan melanggar *Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi* tandasnya.

DNG