Proyek Penunjukan Langsung Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Diduga Memuat KKN "Perusahaan Black List Mendapat Pekerjaan"

Tebing Tinggi, RN Kebijakan beberapa Oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelolaan Dana APBD Kota Tebing Tinggi menjadi sorot...

Tebing Tinggi, RN

Kebijakan beberapa Oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelolaan Dana APBD Kota Tebing Tinggi menjadi sorotan publik dan perhatian awak media.

Sorotan masyarakat dan awak media itu terkait bobroknya pengelolaan Dana APBD Kota Tebing Tinggi selama beberapa tahun lamanya diantaranya masalah Kadaluarsa Obat-Obatan mencapai Rp 1,1 Miliar dan masalah kebijakan Dinas atas Penunjukan Langsung (proyek PL) pada perusahaan yang masuk Black List (perusahaan bermasalah).

Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tebing ini menjadi kontoversi ditengah publik, hingga memunculkan opini mengarah pada dugaan bahwa jabatan Kadis Kesehatan terdahulu adalah merupakan keluarga mantan Kepala Daerah dua puluh tahun memimpin Kota Tebing Tinggi, hingga kebijakan itu dibiarkan begitu saja.

Spekulasi ini pun mulai berkembang saat sosok Kepala Dinas Kesehatan itu diduga minta mutasi jabatan akibat banyaknya permasalahan dinas akibat tidak sanggup mengemban Tugas dan Fungsinya dan kabarnya sengaja dipindah tugaskan untuk mengaburkan jejak.

Kebobrokan pengelolaan Dana APBD di Dinas Kesehatan ini ditanggapi salah seorang penggiat korupsi berinisial "D.Nambela" yang juga salah seorang tergabung sebagai TIM investigasi permasalahan kadaluarsa obat-obatan itu, mengatakan komentarnya pada awak media bahwa dugaan kesengajaan mutasi jabatan ini mengarah pada tindakan penyelamatan untuk mengkaburkan berbagai permasalahan terkait tanggungjawab atas kerugian keuangan Daerah/Negara atas kadaluarsa obat-obatan itu.

Cara seperti ini dinilai "D.Nambela" kurang tepat sebab diwilayah manapun seseorang menjabat akan bisa dipanggil dan diperiksa Aparat Penegak Hukum bila mencukupi bukti pemula dugaan keterkaitan seseorang itu.

Konfirmasi awak media pada Oknum Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi berinisial "NY" melalui pesan whatshap terkait kadaluarsa obat-obatan dan dugaan perusahaan Black List sebagai pelaksana proyek itu dipertanyakan tetapi sampai berita ini dimuat NY tidak memberikan komentarnya dan malah melakukan pemblokiran nomor Whatshap, hingga penjelasan belum didapatkan.

Prilaku dan Sikap SKPD Kota Tebing Tinggi seperti ini tidak pantas dilakukan sebab pejabat itu harusnya sebagai pelayan masyarakat dan bukan sebagai Raja Kecil yang bisa melakukan kesewenang-wenangan, apalagi kebijakan itu terkait merugikan keuangan Daerah/Negara. (S.Tambunan)