Visi Dan Misi Bupati Serdang Bedagai Pro-Rakyat Stagnan "Dugaan Pemborosan Masih Mendominasi"

Serdang Bedagai, RN Menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah merupakan pekerjaan berat, bila kemampuan dan semangat Satuan Kerja Perangkat Da...

Serdang Bedagai, RN

Menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah merupakan pekerjaan berat, bila kemampuan dan semangat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih sebatas pelengkap jabatan semata.

Keberhasilan Visi dan Misi Bupati Sergai itu juga harus didukung dengan program perencanaan, penyusunan administrasi dan pengelolaan APBD dapat ditata sedemikian baik agar Visi dan Misi bisa berjalan dan tidak sebatas isapan jempol saja.

Faktor kendala Visi dan Misi Bupati Serdang Bedagai ini pun mulai mencuat ke publik, hingga memunculkan opini ditengah masyarakat bahwa Visi dan Misi Bupati Serdang Bedagai itu masih terlihat stagnan.

Penilaian masyarakat penggiat korupsi berinisial "D.Nambela" memberikan komentarnya pada awak media, dengan menyatakan bahwa Pihak Pemkab Sergai mestinya bisa menilik sejauhmana program pengelolaan Dana APBD, LKPD itu disusun secara baik. Dimana D.Nambela mengatakan agar Pemko Sergai mau membandingkan jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja itu apa sudah dominan digunakan untuk kepentingan masyarakatnya.

D.Nambela menjelaskan bahwa Pendapatan Pemkab Sergai ditahun 2022 sebesar Rp 1.545 triliun sementara Belanja sebesar Rp 1.6 triliun dengan Silpa tahun 2020 Rp 45,7 miliar, tahun 2021 Rp 97,5 miliar dan tahun 2022 Rp 4.7 miliar.

Namun D.Nambela menilai bahwa pada tahun 2021 Pemkab Sergai ternyata membuat kebijakan untuk lakukan pinjaman Dana PEN dan telah menerima Pinjaman Dana PEN tahun 2021 sebesar Rp 103,2 M dan tahun 2022 sebesar Rp 44,2 miliar.

Fakta ini pun dicoba dikonfirmasi awak media melalui pesan whatshap pada Kaban BPKAD Pemkab Sergai berinisial "YP" untuk menanyakan  penjelasannya terkait realisasi Pinjaman Dana PEN mencapai total Rp 147.462 miliar itu sebab diketahui bunga-cicilan pertahun terkesan cukup besar dan nantinya akan menjadi beban Pemkab Sergai beberapa tahun lamanya. Tetapi sampai berita ini dimuat Kaban BPKAD belum mau berikan komentarnya.

Permasalahan penyusunan dan pengelolaan administrasi Pemkab Sergai   ini sudah menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat sebab Alasan peminjaman Dana PEN mencapai Rp 147,4 miliar itu bagai dipaksakan. Dimana kondisi keuangan Pemkab Sergai terkait Silpa tahun 2020 sebesar Rp 45,7 miliar dan Silpa tahun 2021 sebesar Rp 97,5 miliar, hingga memunculkan kecurigaan bahwa bukan karena devisit anggaran sehingga Pemkab Sergai meminjam Dana PEN itu.

Kondisi pengelolaan Dana APBD Sergai seperti ini natinya akan memunculkan opini dugaan pemborosan anggaran belanja Operasional tanpa memproritaskan Dana APBD buat kepentingan masyarakat umum. (S.Tambunan)