BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Perlu Selektif Memeriksa Dugaan Korupsi Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

Tebing Tinggi, RN Kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan daerah sudah menjadi sorotan penggiat korupsi terkhusus di Dinas Kesehatan Ko...

Kadaluarsa Obat-Obatan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Mencapai Rp 1,1 Miliar Berbahaya Bila Dikonsumsi Pasien

Tidak Puas Dengan Hibah Mencapai Rp 17,8 Miliar "Wajah Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi Ganti Tampilan Baru"

 Kadaluarsa Obat Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Mencapai 1.1 Miliar "Inspektorat Prematur Dan Ketua DPRD Kemampuan Setingkat SD"

Tebing Tinggi, RN

Kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan daerah sudah menjadi sorotan penggiat korupsi terkhusus di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.

Berbagai sorotan penggiat korupsi itu mencakup belanja Dinas Kesehatan selama tiga tahun yang diperkirakan tiap tahunnya mengeluarkan dana mencapai Rp 146,1 Miliar.

Pengeluaran Dana Belanja itu diantaranya mencakup urusan belanja pegawai sebesar Rp 74 Miliar, belanja barang/jasa sebesar Rp 42,3 Miliar dan belanja modal sebesar Rp 8,4 Miliar terealisasi pada tahun 2022.

Hasil penelusuran awak media dilapangan menemukan kejanggalan yaitu terkait jumlah pegawai dan pegawai honor, belanja barang/jasa yang mengakibatkan kadaluarsa obat-obatan mencapai Rp 1,1 Miliar, begitu juga terkait belanja modal bangunan fisik kantor yang diduga berbau Mark UP Harga.

Awak media sudah mencoba meminta penjelasan pada kepala Dinas Kesehatan dengan melakukan konfirmasi langsung dan melayangkan konfirmasi tertulis. Tetapi Oknum Kepala Dinas Kesehatan diduga masih sibuk dalam mengurus pembangunan proyek fisik pada tahun 2023 yang menjabat sebagai PPK , hingga tidak mau memberikan penjelasan terkait dugaan kerugian keuangan dana APBD itu.

Komentar salah seorang penggiat korupsi bernisial "D.Nambela" mengatakan pada awak media bahwa Oknum Kepala Dinas Kesehatan yang diduga merangkap jabatan sebagai PPK itu diduga terlibat dengan masalah dugaan Mark Up Harga dan kekurangan spesifikasi pekerjaan pembangunan fisik tahun 2023 salah satunya terkait Rahab Gedung Sederhana dengan anggaran Dana sebesar Rp 152 juta.

Berbagai permasalahan seperti ini mestinya menjadi masukan buat pihak BPK RI yang selama ini diduga lolos melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dana APBD Kota Tebing Tinggi terkhusus di Dinas Kesehatan.

Salah satu permasalahan ini sudah dicoba dilaporan Masyarakat pada pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi, tetapi cukup disayangkan Oknum Kajari Kota Tebing Tinggi belum mampu bertindak, hingga munculkan pertanyaan bahwa apa Laporan Masyarakat terkait kerugian keuangan daerah itu diduga masuk kedalaman keranjang sampah atau tidak perlu ditindaklanjuti secara hukum. (S.Tambunan)