Soal Dugaan Pungli TPP, Kasubag Keuangan Menes : Itu Rereongan di Kecamatan Lain Lebih dari Itu !!

Pandeglang, RN Munculnya soal isu dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu oleh Tim Keuangan Kecamatan Menes pada...

Pandeglang, RN

Munculnya soal isu dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu oleh Tim Keuangan Kecamatan Menes pada tambahan penghasilan pegawai (TPP) satu hari menjelang Pemilu 2024 yang diungkap oleh salah satu pegawai ASN yang merasa keberatan atas telah terjadinya pemotongan yang sudah bertahun-tahun di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tentu memunculkan berbagai asumsi yang beragam, hingga Kasubbag keuangan dan Camat Menes berikan penjelasan begini,

Kepada media, Anita Marliana, SE Kasubag Keuangan Kecamatan Menes menjelaskan bahwa itu bukan pungli tetapi dana rereongan. 

"itu mah rereongan ngasih buat TKS yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang hasil kesepakatan bersama atau musyawarah yang dilakukan 3 (tiga) tahun lalu." kata Anita Marliana saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (13/2/24). 

Anita mengatakan soal dana rereongan itu hasil kesepakatan musyawarah, Boleh di cek  !! di kecamatan lain lebih dari itu, Nominalnya." katanya.

Sementara, Abdul Haris Camat Menes mengatakan itu hal biasa kalau mendapat TPP diadakan iuran, "Kami mah biasa kalau dapat dana TPP iuran buat teman-teman TKS dan itupun secara sukarela besarannya bervariasi dan saling berbagi, kasihan teman teman TKS mereka sangat membantu dan darimana lagi mereka", kata Abdul Haris. 

Selain itu, Camat Menes menyampaikan bahwa iuran secara sukarela seperti itu sering dilakukan saat di tempat kerja sebelumnya, "Waktu saya kerja di Kantor Dinas pun begitu, sedangkan untuk di Kantor Kecamatan Menes penerimanya ada 17 orang TKS", katanya singkat.

Dikonfirmasi sebelumnya kepada sumber, "jika iuran ini sukarela harusnya besaran nominalnya tidak ditentukan oleh Kasubag keuangan, Bendahara dan operator sehingga tidak membebani kepada pegawai yang di potong haknya,"ungkap ASN di lingkungan Kantor kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang enggan namanya disebut dalam berita, Selasa (13/2/24). 

Lebih lanjut dijelaskan, "Kalau di kecamatan yang lain kan sukarela, soalnya saya dapat info ada OPD gara gara potongan TPP ini sempat masuk kejaksaan, "ucapnya.

Menurutnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan hak pegawai sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu, "harusnya kan segala sesuatunya dimusyawarahkan dulu jangan main tentukan saja apalagi ini berkaitan dengan hak seseorang." Imbuhnya.

Pemotongan TPP ini di mulai pada masa Camat sebelumnya dan sudah berlangsung bertahun tahun dari tahun 2022 hingga sekarang, "pemotongan itu terjadi sejak tahun 2022 ketika Camat nya H. Agus Muhidin sampai sekarang, sesuai dengan posisi jabatan seperti Kasi, Kasubag dan pelaksana, pungutan nya pasti beda,"tutupnya. ( Wan/Gus).