Dr.Febrie Adriansyah:"Kerugian Negara Rp271 Triliun Bukan Soal Besarnya,Tetapi Bagaimana Mengembalikan Kondisi Seperti Semula

Jakarta, RN Tindakan yang dilakukan oleh Tim Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Dr.Febrie Adrian...

Jakarta, RN

Tindakan yang dilakukan oleh Tim Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Dr.Febrie Adriansyah sudah sangat masif dalam rangka Asset Tracing Saat ini,Tim Penyidik sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit Eksavator,lima smelter,dan dua unit buldozer.

Hal itu dilakakukan bukan semata-mata untuk menghentikan proses eksplorasi timah oleh masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaannya.Namun yang perlu dipahami bahwa proses penegakan hukum untuk menuju tata kelola pertimahan ke depannya menjadi lebih baik

Beberapa proproses yang dilalui tentu akan mengakibatkan dampak yang negatif kepada masyarakat dan pekerja.Tetapi,hal itu hanya bersifat sementara karena,Tim dari JAM PIDSUS dan Badan Pemulihan Aset dalam rangka mencari solusi agar penyitaan dalam proses penegakan hukum dapat dijalankan dan  masyarakat bisa bekerja serta pendapatan Negara juga tidak terganggu."UjarJam-Pidsusb 23 April 2024

"Hari ini kita kumpulkan stakeholder termasuk pemerintah daerah,PT Timah Tbk sebagai bukti menunjukkan betapa seriusnya kejahatan yang dilakukan pada perkara yang sedang ditangani ini;"ungkap Jam-Pidsus.

Penindakan yang dilakukan oleh Jam-Pidsus semata-mata untuk kepentingan pepengembalian dan pemulihan lingkungan

seperti semula walaupun dengan dampak yang begitu luas dan dari manajerial BUMN menjadi lebih baik.

Dengan upaya tesebut,pendapatan atau hak negara menjadi lebih terukur, tak hanya itu, tata kelola yang baik akan mewujudkan iklim investasi yang baikjuga,yang tentunya juga menjadi harapan semua orang. 

Dalam kasus tindak pidana korupsi eksplorasi timah secara ilegal,tentu dampaknya diperhitungkan sebagai bagian dari perekonomian negara,dan bukan semata-mata hanya untuk recovery Asset (mengembalikan dari timah yang diambil secara ailegal),sebagai menitik beratkan pada perbaikan atau rehabilitasi kepada pelaku korupsi yang kita tuntut pada tanggung jawab atas kerusakan yang timbul,termasuk uang pengganti tetapi lebih dampak ekologinya kepada masyarakat sekitar.

Oleh karenanya kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada negara semata, maka tujuan recovery asset juga recovery lingkungan yang harus dibebankan kepada pelaku sehingga ke depan akan dibebankan kepada pelaku korporasinya.demikian disampaikan Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana secara tertulis.(kumbang)