Ketua LPAP Menyoal Program PTSL Desa Penpen Diduga Lalakukan Pungutan

Cirebon, RN Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanaha...

Cirebon, RN

Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan program revolusioner yang mampu mengakselerasi pendaftaran tanah di Indonesia. Tapi, sayang masih ada pihak panitia pelaksana program PTSL diduga lakukan pungutan diluar biaya ketentuan yang ada. 

"Ada informasi dimana saya membaca dipelbagai media menyoal adanya dugaan pungutan program PTSL dilakukan oknum pemerintah desa saat pengurusan PTSL. Saya berharap pihak BPN kembali melakukan sosialisasi bahwa PTSL gratis." ungkap Ketua Umum Lembaga Pemantau Aktifitas Publik Indonesia (LPAPI) Qosim Abdul Majid H Nur, kepada RN, Rabu (3/4/2024)

Pihaknya menilai program sertifikat tana gratis cukup penting bagi para pemilik tanah terutama masyarakat di pedesaan. Tujuan PTSL sendiri adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan dikemudian hari. Untuk itu diyakini masyarakat akan antusias karena mereka bisa mengurus sertifikat hak tanahnya secara gratis melalui program PTSL.

"Dengan adanya program PTSL akan terwujud kota lengkap, dimana kabupaten atau kota yang seluruh bidang tanahnya telah terdaftar, terpetakan, dan bersertifikat. Dan daerah yang dinyatakan menjadi kota lengkap sudah mendapatkan kapastian hukum yang jelas sehingga bisa lebih terhindar dari mafia tanah. " kata Abah Qosim nama panggilan sehari-harinya itu.

Kembali pihaknya mengatakan. Dengan persoalan yang ada didesa Penpen Kec. Mundu Kab. Cirebon, cukup miris apapun dalihnya pihak panitia program PTSL tidak diperkenankan mengambil keuntungan dalam program nasional itu, apa lagi minta nominalnya cukup lumayan diluar dari kentuan yang ada.

"Untuk itu, saya minta BPN kembali menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa program prioritas PTSL ini gratis, sehingga mampu mengembalikan animo masyarakat. Sedangkan terkait pungli PTSL saya dukung masyarakat yang dirugikan oknum pemdes setempat melaporkan ke pihak berwajib," tandas Abah Qosim

Seperti diketahui. Dalam pemberitaan sebelumnya. Diduga oknum panitia program PTSL Desa Penpen, diduga telah malakukan pungutan diluar ketentuan kesepakatan tiga mentri sebesar Rp150 ribu. Dimana penerima manfaat setiap bidangnya ada yang dikenakan Rp 300 ribu bagi yang punya AJB, Rp 600 ribu bagi yang tidak mempunyai AJB, dan Rp 1.2 juta bagi pemilik kebun yang tidak mempunyai surat-surat, dengan dalih untuk bikin surat segel desa. (hasan)