AMMPL Menyayangkan Ada Perusahaan di Majapahit Mengurus Izin Setelah Melakukan Pembangunan

Riau, RN Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pemerhati Lingkungan (AMMPL) Dan Lembaga Pengkaji,Peneliti Demokrasi masyarakat serta Gerakan masy...

Riau, RN

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pemerhati Lingkungan (AMMPL) Dan Lembaga Pengkaji,Peneliti Demokrasi masyarakat serta Gerakan masyarakat Nusantara raya (Tri Power,media,LSM, advokasi) melalui ketua kordinator aksi azlani menyayangkan adanya aktivitas bangunan dan tembok beton yang hampir mentok ke Sungai sei lembu yang berada di Majapahit Desa Pantai Cermin,Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar,Riau.

Melalui Ketua Azlani mengatakan,Terkait adanya dugaan bangunan Tanpa Izin operasional dan Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) yang diduga menyalahi aturan perundang-undangan dan peraturan Daerah Kabupaten Kampar kita mendapatkan informasi dan melakukan investigasi ke lapangan bahwa izin dari perusahaan itu baru akan di urus izinnya kepada Bupati Kampar.Hal ini jelas telah bertentangan dengan aturan yang berlaku,"kata Azlani saat ditemui awak media di Pekanbaru 

Rabu,21/05/2024

“Lanjutnya Apalagi saat team berada di lapangan,terlihat kegiatan alat berat dan bangunan tembok tinggi mengelilingi lahan tersebut,hampir mentok sampai ke sungai sei lembu,hal ini diduga sangat menyalahi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Kita minta bupati Kampar tidak memberikan izin operasional dan izin AMDAL perusahaan ini,karena di khawatirkan akan terjadinya permasalahan dikemudian hari,"ujar Azlani 

Informasi yang di dapat dari masyarakat sekitar,bahwa perusahaan tersebut akan mendirikan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) diwilayah tersebut..?

Adapun dugaan yang dilanggar yakni Perda Kampar No. 8 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, dan Juga Perda Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung.Selanjutnya perusahaan ini juga diduga telah menyalahi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.bangunan tersebut berada tepi sungai lembu,tepatnya di Desa Pantai Cermin,Kecamatan Tapung,Kabupaten Kampar,Riau.

Kegiatan alat berat di dalam Pagar Bangunan mengganggu masyarakat setempat yang berada tidak jauh dari lokasi bangunan tembok tersebut.

Kita akan mengawal proses perizinan perusahaan tersebut dan kita minta kepada aparat penegak hukum maupun dinas terkait untuk menindak perusahaan itu yang telah melanggar aturan segera di proses secara hukum.Untuk izin yang akan di urus, kita minta Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya Bupati Kampar untuk mempertimbangkan ulang proses perizinan perusahaan ini,"sambung Azlani

Jika proses perizinan baru di urus setelah dilanggar,ia menduga di kemudian hari akan ada proses hukum yang dilanggar,salah satunya adalah adanya suap dalam memuluskan Perizinan,kami akan memantau proses perizinan perusahaan ini, dan kalau tidak ada Alang melintang kita akan laporkan ke (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk mengawasi proses perizinan perusahaan ini.Tegas Azlani

Taem gabungan terdiri dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pemerhati Lingkungan (AMMPL) Dan Lembaga Pengkaji,Peneliti Demokrasi masyarakat (LPPDM ) serta Gerakan masyarakat Nusantara raya (Tri Power,media,LSM,advokasi) akan mengelar aksi damai di KLHK provinsi Riau,kantor gubernur. 

Salah seorang yang bertugas mengurus izin dari perusahaan tersebut dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, hingga berita ini dilansir belum ada respon (Kumbang)