Persetujuan DPRD Terkait Pinjaman Dana PEN Pemkab Taput Titipkan Hutang Mencapai Rp 398 Miliar

Tarutung, RN  Keberadaan anggota DPRD Taput yang katanya sebagai wakil rakyat dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan Dana APBD Taput...

Tarutung, RN 

Keberadaan anggota DPRD Taput yang katanya sebagai wakil rakyat dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan Dana APBD Taput kini menjadi sorotan.

Sorotan itu muncul setelah sekian tahun lamanya anggota DPRD Taput diduga Mati Suri, hingga belum ada kesan melakukan tindakan atau kritikan atas program pengelolaan Dana APBD Taput.

Anggota DPRD Taput yang diduga Mati Suri itu teryata memberikan kebebasan pada Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan,M.Si" dan kroni-kroninya agar bebas jalankan aksi dugaan meloloskan prosedur Pinjaman Dana PEN Pemkab Taput.

Mati Suri Oknum anggota DPRD Taput yang begitu lama itu dimanfaatkan Oknum Pejabat Taput agar program yang diduga memuat unsur dugaab TIPU-TIPU lolos dari pengawasan/rapat dengar pendapat DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan,M.Si" terkait pengelolaan Dana APBD ditiap tahunnya.

Prilaku dugaan TIPU-TIPU itu, salah satunya terkait persyaratan pengajuan pinjaman Dana PEN mencapai Rp 398 miliar yang juknis harusnya digunakan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat dimasa covid_19 dan kedua terkait adanya unsur dugaan TIPU-TIPU atas pemalsuan dokumen tentang Hutang Piutang Pemkab Taput mulai tahun 1987 pada PT.Bank Dagang Negara Cabang Sibolga hingga tahun 2022 yang cicilan hutang pokok dan Cicilan bunga tidak pernah diangsur Pemkab Taput pada pihak Bank Dagang Negara Cabang Sibolga, malah dengan rasa percaya diri Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan,M.Si" ditanggal 6 Desember 2016 mencoba memohon penghapusan hutang itu pada pihak PT.Bank Dagang Negara yang menghasilkan penolakan atau tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Bank.

Kasus Pinjaman Dana PEN mencapai Rp 398 miliar menurut komentar salah seorang penggiat korupsi berinisial "D.Nambela" menyatakan pada awak media bahwa prilaku ini bisa jadi bernasib sama seperti Pinjaman Oknum Bupati tahun 1987 yang sampai tahun 2022 meninggalkan hutang mencapai Rp 3,9 miliar tetapi mengapa anggota DPRD ikut membisu.

Prilaku memalukan dua Oknum Mantan Bupati Tapanuli Utara yang diakhir masa jabatan meninggalkan hutang ratusan miliar ini perlu disikapi oleh Aparat Penegak Hukum dan anggota DPRD mestinya ikut bertanggungjawab sebab DPRD Taput diduga ikut serta memberikan persetujuan terkait permohonan Pinjaman Dana PEN yang nantinya akan menjadi beban APBD Taput bertahun lamanya.

Perbuatan tidak adanya niat untuk  membayar cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman PEN itu bisa saja terjadi seperti pinjaman Pemkab Taput pada PT.Bank Dagang Negara Cabang Sibolga ditahun 1987 itu, bila Bupati Taput yang akan  menjabat tahun 2024  bersama DPRD nantinya tidak mau menyetujui pembayaran piutang Dana PEN itu, sebab Oknum yang bertanggungjawab atas pengajuan Pinjaman PEN itu diduga hanya melibatkan dua Oknum yaitu Bupati Taput dan Ketua DPRD. (S.Tambunan)