Berantas Mafia Tanah Dituding kasus Kadaluwarsa, pelapor TKD tepis, memiliki alat bukti berkwalitas.

Sumenep, RN Investigasi. today  -  Kalau menyangkut Aset Desa itu ,  dianggap  Kedaluarsa  , jika  Kasus Tanah  Kas Desa  ( TKD )   itu  jik...

Sumenep, RN

Investigasi. today  -  Kalau menyangkut Aset Desa itu ,  dianggap  Kedaluarsa  , jika  Kasus Tanah  Kas Desa  ( TKD )   itu  jika tidak dilakukan penyitaan  , itu sampai  sekarang   pengembang  tetap berlangsung  . Jadi dimana letak  kedaluarsanya itu , pasal berapa ayat berapa nomor berapa  ,kan sudah jelas   tukar gulingnya tidak ada  , tanahnya tidak ada , ini  kan sudah jelas - jelas kejahatan  melanggar Hukum  kata H. Mohammad Siddik,  SH.  Pengacara dan  Konsultan Hukum Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur,  dan sekaligus  sebagai  pelapor atas Tanah Kas Desa (TKD) yang di rampok oleh pengembang Perumahan  Bumi  Sumekar Asri ( BSA,)  di Desa  Kolor Kecamatan  Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atas nama H. Sugianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan Polda Jatim. Senin 24/6/2024 .

" Kasus yang sudah di laporkan sejak tahun 2015 itu sangat disayangkan oleh pelapor karena belum di P 21 kan, dan bahkan Kejati menganggap persoalan tersebut sudah kadaluarsa, padahal kata Dekdek, pelaku yang ditersangkakan nyata-nyata ada dan memiliki alat bukti yang berkwalitas , " Tegasnya . 

Pihaknya  Pengacara  dan  Kunsultan Hukum  Kabupaten Sumenep itu,  H.  Mohammad  Siddik,  SH  , pada  saat ditemui Awak Media  di Ruang Kerjanya  yang beralamatkan di kantor MSP. Jalan Trunojoyo No. 282 Gedungan Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan panggilan  Dekdek sapaan akrabnya   mengaku pihak Polda Jatim, Kejati dan  Satuan Tugas ( Satgas  ) Mafia  Tanah jangan bermain-main dengan kasus berkelas nasional yang menelan kerugian negara sebesar Rp 114 Milar lebih. Sedangkan kalau dihitung sekarang  sesuai NJOP dengan nilai   kerugian sebesar  Rp 510 Miliar  itu bisa lebih  . 

Dan bahkan kata  pelapor  sekaligus  Pengacara dan konsultan   Hukum  Sumenep H.  Dekdek,  Kementrian ATR, RI Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY) diminta selesaikan pelaku yang terlibat dalam pengembang tanah bermasalah yang menyita perhatian publik seperti  Tanah Kas  Desa (TKD) di Kabupaten Sumenep ini.  

" H. Mohammad  Siddik,  SH.   Sebagai  Pengacara dan Konsultan Hukum  Kabupaten Sumenep , dan  pihaknya  juga sebagai pelapor merasa sangat kecewa terhadap langkah Kejati  Jawa Timur,  yang terkesan menunda-nunda berkas pelaporan terkait TKD yang nyata-nyata di rampok, sampai saat ini  belum di P21 ,  masuk ke P 19 padahal kasus itu memiliki alat bukti berkwalitas , " ungkapnya  Dekdek. 

Dan bahkan kata Dekdek, Pihaknya mengaku telah melakukan berbagai  upaya langkah hukum sesuai dengan undang-undang KUHP.  bahwa kasus TKD dengan alat bukti berkwalitas itu sangat tidak layak untuk dianggap kadaluwarsa.

" Makanya kata dia, pihaknya mempertanyakan, jika kasus TKD itu dianggap, kadaluwarsa itu pasal berapa dan ayat berapa  nomor berapa , jadi mohon diperjelas supaya publik tahu tentang hukum, apalagi sambungnya, sekarang sudah di zaman digital dan keterbukaan publik , "  jelasnya Dekdek. 

" Selain itu juga,  pihaknya juga mempertegas   Tanah  Kas Desa ( TKD  ) itu milik  Tiga  Desa, diantaranya, Desa Talango, Cabbiye dan Palasah, diatas tanah ini dibangun perumahan yang setiap tahunnya kepala Desa menerima sewa dari H.  Sugianto sebagai pengembang , " imbuhnya.  

" Jika kasus TKD di Kabupaten Sumenep yang sudah menasional itu dianggap kadaluwarsa oleh Jaksa, maka masyarakat  berasumsi muncul dugaan, bahwa tindak pidana kejahatan yang terorganisir itu diduga ada main mata antara Jaksa di Kejati dengan tersangka , "  tudingnya .

" Perlu untuk diketahui , bahwa Tanah Kas Desa (TKD)  tersebut di Kabupaten Sumenep itu , dengan  secara jelas  digelapkan oleh pengembang tanah, H.  Sugianto karena tidak ada objek tukargulingnya, dan hal itu sebuah pelanggaran hukum , " Kata Dekdek.  

" Makanya, pihak tersangka H. Sugianto sempat mengajukan Pra peradillan (Prapid) namun ditolak, artinya secara Yuridis persoalan TKD di Kabupaten Sumenep harus diproses secara hukum , " Pungkasnya. ( Fathor ) .