Silaturahmi dan konfirmasi Tim Media Radar Nusantara dan LSM KPH-PL Di RSUD kabupaten Batubara, Tidak Buah Hasil.

Batu Bara, Radar Nusantara Mengacu pada undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) nomor 14 tahun 2008 sebagai dasar hukum lembaga swa...

Batu Bara, Radar Nusantara

Mengacu pada undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) nomor 14 tahun 2008 sebagai dasar hukum lembaga swadaya masyarakat  dan media untuk melakukan silaturahmi dan konfirmasi di setiap instansi pemerintah maupun swasta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)tetapi sangat di sayangkan di rektur RSUD batu bara dan Humas RSUD kabupaten batubara tidak ada respon atau pun kerjasama yang baik dengan tim dari media dan LSM KPH-PL.. Jumat 21 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wib sampai dengan pukul 16.00 wib .

Lasriana br Sinaga  Sebagai tim LSM Komunitas Peduli Hukum Dan lingkungan hidup KPH-PL saat di konfirmasi media ini melalui telepon selulernya . mengatakan , ya kita dari social kontrol baik media dan LSM wajib itu melakukan silaturahmi dan konfirmasi terkait instansi pemerintah maupun swasta di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, pasalnya kita sebagai control sosial wajib mengetahui, seperti legal standing terkait perusahaan, sebab itu semua sudah menjadi tanggung jawab warga negara Indonesia.

Selain itu . Kita juga untuk melakukan koordinasi dengan para pihak, seperti contoh rumah sakit umum Daerah di wilayah kabupaten batubara,sebab di RSUD tersebut banyak informasi yang harus di konfirmasi,salah terkait legal standing secara keseluruhan staf yang ada tentang legalitas dan tentang terkait limbah cair B3 di RSUD tersebut..

Menurut Lasriana br Sinaga, sebagai sekjen komunitas peduli hukum dan lingkungan hidup KPH-PL yang bekerja di wilayah Indonesia yang sesuai dengan wilayah kerja,akan terus menerus mengkompiemasi tentang leggal standing dan limbah B3 RSUD di wilayah Indonesia.

Lalu dengan banyak informasi RSUD di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia dan untuk kedepannya kita akan terus ini kejar para pelaku yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan kita tindak lanjuti dan seterusnya kita akan laporkan ke aparat penegak hukum " pungkasnya".

SbS / team LSM KPH- PL