Anggaran Belum Jelas, Pilkada Kab.Donggala Terancam Gagal

PALU,RN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak lama lagi digelar. Berdasarkan jadwal, Pilkada ...

PALU,RN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak lama lagi digelar. Berdasarkan jadwal, Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, tahapannya sudah mulai sejak Februari lalu, namun sampai saat ini anggarannya belum jelas. Dari 13 Kabupaten/Kota di Sulteng, tersisa Kabupaten Donggala yang belum mendapatkan anggaran hibah pendanaan Pilkada. Sementara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menegaskan agar pencairannya dipercepat di masing-masing daerah yang bakal menggelar Pilkada.

Namun kenyataannya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Donggala seolah-olah mengabaikan, hingga tidak dijadikan sebagai skala prioritas, entah apa sebabnya. Sampai saat ini, Pemda belum memberikan kepastian kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kapan anggaran Pilkada dicairkan, apakah Pilkada bisa berjalan tanpa anggaran?

Jika berdasar pada Surat Edaran Kemendagri,  Nomor 900.1.9.1/948/SJ, tertanggal 21 Februari 2024, tentang percepatan pencairan hibah pendanaan kegiatan Pilkada Tahun 2024. mestinya anggaran Pilkada di semua daerah sudah masuk ke rekening KPU kabupaten. Tetapi, hingga kini belum ada titik terang dari Pemda.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Donggala, Nurbia saat dikonfirmasi disalah satu warkop dikota Palu belum lama ini mengatakan," Pada saat ini kami akan memasuki tahapan krusial, Tetapi sampai saat ini anggarannya belum tersedia, sehingga tentu hal itu akan menjadi kendala bagi KPU. Tentunya ini yang akan menjadi kesulitan bagi kami, kala tahapan sudah berjalan lalu anggaran belum tersedia," kata Nurbia.

Lanjut Ketua KPU Donggala mengatakan," Kendala ini muncul ketika Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditanda tangani sejak tgl 10 november 2023 dgn nilai 49 Milyar. Sekarang pemda tidak bisa mencairkan sesuai angka NPHD karena alasan difisit, dari angka 49 milyar baru 2,5 Milyar yg dicairkan. dan sekarang pemda belum mau  mencairkan kecuali KPU tanda tangan kesepakatan dgn angka 32 Milyar dan 5 Milyar di Anggqran Belanja Tambahan ( ABT)

Padahal Kami sudah membuka diri untuk diskusi perubahan angka hanya saja kami tidak punya dasar untuk tanda tangan Berita acara kesepakatan karena kesepakatan sudah ada melalui NPHD.

Bahkan Kami sudah minta untuk bisa di cairkan sesuai kemampuan pemda tapi sampai sekarang pemda belum mau cairkan.

Jika dalam minggu ini pemda tidak mencairkan maka tahapan pilkada akan stop karena tidak adanya pembiayaan dari pemda," tegas Nurbia.

Sementara itu kami berusaha mengkonfirmasi Pemda Kabupaten Donggala melalui Sekertaris Daerah, tapi tidak di respon sampai berita ini naik tayang. ***  Wahyu ***