Dana Pengeluaran DPRD Diduga Menjadi Beban APBD Kota Tebing Tinggi "Kebijakan POKIR Diduga Ikut Bermain Dibelakang Layar"

Tebing Tinggi, RN Permasalahan pengelolaan keuangan Pemko Tebing Tinggi beberapa tahun ini sudah menjadi perbincangan penggiat korupsi dan I...

Tebing Tinggi, RN

Permasalahan pengelolaan keuangan Pemko Tebing Tinggi beberapa tahun ini sudah menjadi perbincangan penggiat korupsi dan Insan Pers tetapi cukup disayangkan pihak Aparat Penegak Hukum Kota Tebing Tinggi diduga masih memilih bungkam atau enggan menyikapi segala permasalahan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi melibatkan kepentingan Oknum Pejabat.

Permasalahan Dana Pengeluaran DPRD yang diduga menjadi beban APBD Kota Tebing Tinggi itu mulai hangat diperbincangkan ditambah lagi masalah kemunculan kebijakan Pokok Pikiran (POKIR) diduga ikut bermain dibelakang layar yang mampu mengorbankan program musrenbang Kota Tebing Tinggi beberapa tahun lamanya.

Rasa prustasi dan lemahnya pengawasan pada pengelolaan keuangan daerah Kota Tebing Tinggi ini membuat Oknum Camat pun diduga ikut-ikutan membuat kebijakan yang mengarah pada prilaku suka-suka hati dengan mengalihkan anggaran Dana APBD buat Pengeluaran yang berbau pemborosan.

Sikap sekelompok OPD itu terjadi di lingkup Camat sekota Tebing Tinggi dalam membuat kebijakan pengeluaran anggaran itu mengarah pada indikasi besar pasar dari tiang.

Prilaku salah seorang Oknum Camat Padang Hilir yang membuat kebijakan Pengeluaran Belanja Pegawai mencapai 75,2% itu diduga tidak lagi menghiraukan tujuan Visi dan Misi Kepala Daerah untuk pemerataan pembangunan secara umum.

Permasalahan ini pun sudah sampai ditangan pihak Inspektorat Kota Tebing Tinggi, hasil konfirmasi awak media pada salah seorang Oknum Inspektorat memberikan penjelasan bahwa pihaknya telah mencoba menyurati Camat Sekota Tebing Tinggi tetapi sayangnya tidak satupun pihak Camat memberikan penjelasan terkait pengelolaan Dana APBD itu.

Rasa prustasi dan tidak mau tahu beberapa Camat sekota Tebing Tinggi ini diduga muncul akibat rasa kecewa atas pengeluaran buat DPRD dan kemunculan kebijakan POKIR yang mengakibatkan tersingkirnya hasil musrembang tingkat kecamatan sebagai wujud dari harapan masyarakat akan pembangunan dilingkungannya yang sudah lama tidak diperhatikan terkait pemerataan pembangunan lingkungan kecamatan itu.

Permasalahan ini sudah sampai pada pihak DPRD Kota Tebing Tinggi tetapi cukup disayangkan Oknum DPRD masih memilih bungkam dan Oknum DPRD diduga menganggap laporan masyarakat sebagai laporan sampah yang tidak perlu digubris.

Permasalahan besaran Dana Pengeluaran DPRD yang Diduga menjadi beban APBD Kota Tebing Tinggi dan kemunculan kebijakan POKIR ini sudah selayaknya menjadi perhatian pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) agar mau mengungkap sejauhmana kerugian keuangan daerah atas kebijakan POKIR diduga berbau kepentingan pribadi dan kelompok yang tanpa disadari telah mengorbankan kepentingan masyarakat secara umum dalam pemerataan pembangunan buat masyarakat daerah Kota Tebing Tinggi. (S.Tambunan)