Di Kabupaten Kuningan masih ditemukan dugaan pelanggaran Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah

Kuningan,RN Di Kabupaten Kuningan masih ditemukan dugaan pelanggaran Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, ironisnya yang di...

Kuningan,RN

Di Kabupaten Kuningan masih ditemukan dugaan pelanggaran Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, ironisnya yang diduga melakukan planggaran aturan tersebut orang yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pendidikan.

Demikian informasi yang diperoleh media Radar Nusantara.com , Kamis ( 18/7/2024). Media ini menemukan ada Kepala sekolah Jadi Pengurus Komite di Dua Sekolah Berbeda ,Diduga Langgar Permendikbud No 75 Tahun 2016

Padahal dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada pasal 6 ayat 7 dengan tegas dijelaskan bahwa Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Ketika dikonfirmasi tentang keberadaan dirinya sebagai pengurus komite di dua sekolah berbeda membenarkannya.

” Hebat bapak informasi selain sebagai Kepala sekolah juga sebagai Komite di SMP dan Mts," tanya Radar Nusantara.com saat berkunjung ke Sekolah yang ia pimpin. Lantas dia menjawab ya betul.

Bahkan bukan hanya itu dalam obrolan Dia juga mengakui dirinya selain menjabat Kepala sekolah, komite di Dua sekolah juga masuk di struktur Organisasi Dewan pendidikan Kabupaten Kuningan dan itu sudah berjalan lama,karena menurutnya dia sebagai salahsatunya orang yang senior.

Dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah pada Pasal 6 ayat 1 hingga 7 dijelaskan tentang Komite Sekolah yakni ,

1.Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa

Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.

3. Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Sekolah.

4. Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif.

5. Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.

6. Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

7. Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Melihat hal tersebut mendapat kritik pedas dari salahsatu wartawan online Habibi habibi dan juga seorang Aktifis Sosial Kemanusian di Lembaga Swadaya Masyarakat, saat ngobrol santai di salahsatu warung nasi wilayah Kecamatan Cibingbin.

" Itu sangat aneh kok bisa hal itu terjadi ,dan anehnya pihak dinas pendidikan diam saja , apabtidak tahu atau pura pura tidak tahu, bahkan nggak berani tegas karena Ajat termasuk salah seorang yang dianggap senior di dunia pendidikan," cetus Habibi dengan sedikit senyup sinis ,Kamis (18/7/2024) siang .

Sementara Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Kuningan Ketika di konfirmasi terkait hal tersebut menjelaskan, dalam hal itu pihak dinas tidak ada intervensi.

" Komite di tentukan oleh masyarakat jadi itu dari kepercayaan masyarakat tidak ada intervensi dinas," jelas Kadisdikbud kabupaten Kuningan menjawab pertanyaan wartawan, Jum'at (19/7/2024) di ruang kerjanya.

Sementara Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Kuningan Ida Suprida, sangat menyayangkan hal itu terjadi.

" Sangat menyayangkan sekali kalau itu terjadi , seharusnya beliau itu lebih paham aturan , tapi mungkin lupa apa gimanalah," jelasnya

Ketua K3S tersebut jiga mengucapkan terimakasih pada media ini, telah saling mengingatkan.

" Terima kasih atas masukan saran dan kritik nya ,karena kontrol harus tetap berjalan ," pungkasnya

Bersambung ke edisi berikutnya (Fulls)