PN Denpasar Gelar Tindak Pidana Korupsi LPD Gulingan

Denpasar, RN Pada hari selasa tanggal 9 juli 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar telah berlangsung sidang perkara tindak pidana kor...

Denpasar, RN

Pada hari selasa tanggal 9 juli 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar telah berlangsung sidang perkara tindak pidana korupsi LPD Desa Adat Gulingan atas nama Terdakwa I KETUT RAI DARTA,S.E. selaku Ketua LPD Desa Adat Gulingan dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dalam surat dakwannya mendakwa terdakwa bersama sama dengn Alm. I NYOMAN DHANU selaku Ketua Badan Pengawas LPD Desa Adat Gulingan telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Kesatu Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidiair: Pasal 3 Ayat

(1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dand iperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanT indak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPa tau Kedua Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangP emberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64A yat (1) KUHP atau Ketiga Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun1 999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun Tahun 2001 yang merugikan keuangan negara cq. LPD Desa Adat Gulingan sejumlah 30.922.440.294 (tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). 

bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyampaikan akan mengajukan keberatan / eksepsi sehingga sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 dengan agenda mendengarkan keberatan / eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum. 

Isk