Warga Desak Kades Padaherang Rampungkan Program Mutasi SPPT PBB

Pandeglang, RN  Sejumlah warga Desa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mendesak kepada Kepala Desa Padaherang...

Pandeglang, RN 

Sejumlah warga Desa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mendesak kepada Kepala Desa Padaherang Ade Erawan, S.Pd untuk segera merampungkan program mutasi SPPT PBB yang digagas pasca pemilihan dan pelantikan kepala desa beberapa tahun lalu. Hal itu diungkapkan salah satu warga Desa Padaherang berinisial WI ke media ini, Senin (2/9/24).

"Kepala Desa Padaherang dua tahun lalu mengadakan program mutasi pajak SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang - Pajak Bumi dan Bangunan) yang disampaikan langsung kepada warga masyarakat di Kantor Desa Padaherang dengan syarat setiap mutasi perubahan nama SPPT PBB harus membayar biaya sebesar Rp 50.000,- untuk setiap lembar atau bidang tanah", kata WI ke media. 

Kemudian, saya menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp 200.000,- kepada RT setempat dengan harapan bisa merubah nama sebanyak 4 lembar SPPT PBB sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) yang saya miliki namun hingga sekarang belum ada penyelesaian," imbuhnya. 

Hal itu dikuatkan sumber, sebut saja Sarpan (nama disamarkan) yang minta namanya dirahasiakan menjelaskan bahwa peminat program yang digagas oleh Kepala Desa Padaherang cukup banyak. 

"Berdasarkan informasi bahwa perubahan nama SPPT PBB waktu itu jumlah pemohonnya sudah banyak bahkan mencapai 400 lembar SPPT PBB, yah kalau dihitung dengan uang mencapai di kisaran angka Rp 20 Jutaan namun untuk lebih jelas dan lebih tepatnya silahkan konfirmasi ke pihak Pemerintah Desa Padaherang", cetusnya.

Menurutnya, pajak SPPT PBB setiap tahun selalu kami bayar karena kami menyadari bahwa SPPT PBB merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik, pengguna, atau pemegang hak atas tanah dan/atau bangunan akan tetapi kami para warga minta agar SPPT PBB disesuaikan dengan bukti kepemilikan atau sesuai keinginan pemohon. 

"Kami meminta dan mendesak kepada Kepala Desa Padaherang untuk segera menyelesaikan program mutasi SPPT PBB sesuai dengan bukti kepemilikan tanah dan atau keinginan pemohon", harapnya.

Terpisah, Acep Sekertaris Desa Padaherang saat dikonfirmasi membenarkan bahwa program mutasi SPPT PBB pernah digagas oleh Kepala Desa Padaherang.

"Memang benar program SPPT PBB pernah ada yang digagas oleh Pak Ade selaku Kepala Desa Padaherang dan dilakukan pemungutan biaya sebesar Rp 50.000,- untuk setiap lembar SPPT tetapi saya tidak banyak mengetahui karena itu program khusus Pak Lurah Ade (kades*red). Setahu saya perubahan/mutasi SPPT PBB saat itu ditargetkan sebanyak 200 lembar tetapi saya tidak tahu persis lantaran tidak dilibatkan, dan para RT langsung setor dan berurusan dengan Kepala Desa Padaherang", jelasnya. 

Sementara, Kepala Desa Padaherang Ade Erawan, S.Pd saat hendak dikonfirmasi ke Kantor Desa Padaherang nampak sepi dan nomor kontaknya tidak aktif namun diperoleh informasi bahwa BPD Padaherang pada Rabu tanggal 4 September 2024 Pukul 14.00 wib akan mengadakan musyawarah sehubungan dengan banyak hal dengan mengundang tokoh masyarakat dan ditembuskan ke Camat Angsana dan Pendamping Desa.  (Wan).