Desa Jatimulya Dilanda KKN : Inilah Jawaban DIN WAHIDIN S.Hi,Msi

Subang, RN Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, menanggapi pemberitaan di salah satu media online dengan judul "...

Subang, RN

Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, menanggapi pemberitaan di salah satu media online dengan judul "Desa Jatimulya Dilanda KKN" yang menyatakan dugaan tindak pidana korupsi yang melanda di sejumlah lembaga Pemerintahan Desa di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Terkait pengelolaan keuangan desa yang berpotensi merugikan keuangan negara/desa.

Disebutkan pula menurut Penulisan media tersebut ,Pengelolaan keuangan desa seharusnya merujuk pada asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diamanatkan Undang-undang Desa dan peraturan pelaksanaannya serta UU Keterbukaan Informasi Publik.

Lebih dari itu juga ditulis  aspek-aspek itu disinyalir diabaikan oleh sejumlah oknum kepala desa, hal ini menyebabkan keuangan desa sulit dikontrol, sehingga berpotensi terjadi penyelewengan.

Bahkan menuduh dugaan perbuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), kini tengah melanda di tubuh Pemerintahan Desa Jatimulya, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes) yang dijadikan ajang korupsi, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/desa mencapai puluhan juta bahkan hingga ratusan juta rupiah.

Menanggapi pemberitaan tersebut Kepala Desa Jatimulya DIN WAHIDIN S.Hi.Msi menjelaskan Kepada Penulis Berita Media Nasional Radar Nusantara Com, Kamis (16/1/2025) bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan penuh dengan fitnah sekaligus mencemarkan nama baik Kepala Desa Jatimulya.

"Seharusnya sumber harus berimbang" Terang DIN WAHIDIN 

Menurut Kepala Desa mestinya sebagai seorang jurnalistik sejati sumber berita harus seimbang dari beberapa sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dan ada bukti temuan A1 tidak merupakan opini Penulis 

Kita semua tahu UU Desa dan Perdes sebelum.anggaran dicairkan pemerintah pusat ,Desa mengajukan terlebih dahulu proposal pengajuan pembangunan desa ,selanjutnya juga melalui uji kelayakan. Jika tidak layak juga tidak di ACC pemerintah pusat 

Selanjutnya setelah anggaran di ACC pemerintah pusat selanjutnya dilaksanakan rapat dan kordinasi ke seluruh unsur ,termasuk dari unsur pengawasan dan BPD 

" Begitu juga hasil dari pembangunan dan program desa dilaporkan ke pemerintah pusat, jika ada kejanggalan dan dugaan tidak sesuai dengan fisik pembangunan dan tidak sesuai dengan anggaran pasti Desa diperiksa " lanjut Kepala Desa 

Terkait sejumlah anggaran yang diduga diselewengkan dan dijadikan ajang bancakan di antaranya kegiatan bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2024. Modus operandinya mulai kegiatan yang dananya sebagian direalisasikan seperti BLT dari pagu Rp151.200.000 diperuntukan 42 KPM, masing-masing mestinya menerima Rp300 ribu/bulan itu juga tidak benar karena desa masih menyimpan berkas data begitu juga terkait program desa lainnya 

Dari pihak penulis berita mengatakan dari pihak desa juga sulit dihubungi itu juga tidak benar ,saya belum pernah dihubungi yang mengatakan dari Media, Ujarnya.(Staff RN)