Kondisi Kantor Kaban Keuangan Dan Aset Pemprovsu Berantakan "Sementara Total APBD Dikelola Kaban Mencapai Rp 13,8 Triliun"

Medan, RN Kasus dugaan kerugian keuangan Daerah/Negara terkait Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cukup memprihatinkan. Berbagai permas...

Medan, RN

Kasus dugaan kerugian keuangan Daerah/Negara terkait Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cukup memprihatinkan.

Berbagai permasalahan Pengelolaan Keuangan APBD Pemprovsu diduga berawal dari bobroknya penyusunan administrasi/akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprovsu dalam beberapa tahun, diantaranya terkait masalah rincian pengeluaran Belanja di berbagai OPD yang mengakibatkan penempatan Belanja Barang/Jasa yang ternyata masuk dalam Belanja Modal.

Begitu juga masalah kejelasan dokumen Sertifikat Aset Tanah dan dokumen BPKB yang tidak ditemukan hingga mengakibatkan lahan tanah dan kendaraan dikuasai pihak lain.

Menyikapi permasalahan ini TIM Media sudah melayangkan surat konfirmasi tertulis dan mencoba melakukan konfirmasi langsung kekantor Badan Keuangan Aset Pemprovsu dan sesuai keterangan dari Oknum penerima surat kantor BKAD Pemprovsu, menerangkan bahwa Kaban telah mendisposisikan prihal surat itu pada pihak Kabid. Namun cukup disayangkan awak media berulangkali berusaha meminta agar bisa melakukan konfirmasi secara langsung tetapi Kabid BKAD belum dapat ditemui dengan alasan lagi tugas diluar kota dan surat konfirmasi juga belum dibalas (25/2).

Alasan pihak BKAD Pemprovsu ini dinilai salah seorang penggiat korupsi "S.Tambunan", bahwa itu merupakan alasan semata sebab beberapa pejabat OPD Pemprovsu minim kemampuan sehingga dugaan kebobrokan penyusunan dan pengelolaan Aset Pemprovsu terkait administrasi/akuntansi itu selalu menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut ditiap tahunnya.

Masalah ini pun disampaikan awak media pada pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut saat melakukan konfirmasi pada pihak Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut secara lisan dan akan menyampaikan prihal ini melalui surat tertulis dengan bentuk laporan agar menjadi acuan pemeriksaan pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut sebagai wujud perbaikan dan penindakan atas kebobrokan pengelolaan Aset dan kebobrokan penyusunan Belanja berbagai OPD Pemprovsu yang diduga sengaja tidak dimuat pihak BKAD pada LKPD Pemprovsu (26/2).

Sempel kinerja Oknum Kaban Keuangan Dan Aset Pemprovsu juga ditemukan awak media pada penataan kantor yang terlihat sembraut saat dikunjungi awak media, hingga muncul wacana bagaimana mungkin Oknum Kaban Keuangan Dan Aset Pemprovsu bisa menyusun dan mengelola keuangan Pemprovsu dengan baik, sedangkan kondisi kantornya saja terlihat berantakan dan kumuh.

Fakta ini mestinya menjadi perhatian buat Gubernur, Ispektorat, DPRD Provinsi dan Aparat Penegak Hukum (APH) Provinsi Sumut agar mencopot pejabat dan menindak pejabat yang kinerjanya bobrok dan berefek merugikan keuangan Daerah/Negara agar kesan pengangkatan jabatan sebagai OPD di Pemprovsu bersih dari indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (A.Tampubolon)