Komisi II DPRD Kota Bekasi Gelar Rapat dengan Mitra OPD, Bahas Renja dan Sinkronisasi Anggaran

BEKASI, RN – Komisi II DPRD Kota Bekasi menggelar rapat dengan mitra kerja guna membahas Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perang...

BEKASI, RN– Komisi II DPRD Kota Bekasi menggelar rapat dengan mitra kerja guna membahas Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2026. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II ini dihadiri oleh Dinas Tata Ruang (Distaru), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, menyampaikan bahwa pihaknya ingin mengetahui secara rinci program kerja dan rencana strategis masing-masing OPD.

"Kita ingin mengawal sekaligus memastikan program-program prioritas mereka. Oleh karena itu, kita perlu memahami secara detail rencana kerja mereka untuk tahun 2026," ujar Evi, Kamis (20/03/2025).

Menurutnya, setelah rapat ini, Komisi II akan kembali memanggil masing-masing OPD untuk membahas lebih lanjut mengenai prioritas program serta sinkronisasi batas maksimal alokasi anggaran yang akan digunakan.

"Kita akan sinkronisasi juga terkait pagu anggaran dan prioritas program. Apalagi, Pak Wali Kota juga memiliki program prioritas di RPJMD, sehingga harus selaras dengan renja di masing-masing dinas," jelasnya.

Evi menuturkan bahwa dalam rapat ini, salah satu fokus pembahasan dengan DBMSDA dan Disperkimtan adalah pengadaan lahan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum). Selain itu, rencana pembangunan polder di beberapa wilayah Kota Bekasi yang membutuhkan anggaran besar juga turut dibahas.

"Kita akan melihat kembali apakah ini menjadi prioritas atau tidak. Misalnya, jika di Jatirasa dan PGP tidak masuk prioritas untuk pembangunan polder, maka harus kita telaah lebih lanjut dalam pembahasan mendatang," katanya.

Selain itu, Komisi II juga menyoroti pengelolaan sampah di Kota Bekasi yang dinilai belum maksimal. Menurut Evi, permasalahan ini harus mendapatkan dukungan anggaran agar pengelolaannya sesuai dengan regulasi.

"Saat ini, pengelolaan sampah masih banyak yang hanya ditumpuk tanpa pengelolaan yang baik. Secara nasional, hampir semua kota/kabupaten dianggap mengabaikan lingkungan dalam tata kelola sampah. Maka dari itu, kami akan mendorong DLH agar lebih progresif dalam penanganan ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Komisi II juga akan mengawal Distaru terkait penertiban Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Sertifikasi ini tidak hanya diperuntukkan bagi gedung dan ruang publik seperti mal serta distrik bisnis, tetapi juga untuk bangunan milik pemerintah.

"Saat ini sedang dilakukan identifikasi agar nantinya ada klasifikasi yang jelas, baik untuk bisnis, ruang publik, maupun gedung pemerintah. Harapannya, ke depan semua gedung di Kota Bekasi sudah memiliki SLF," tandansya. (@nt)