Pengelolaan BUMD Pemprovsu Berbau Dugaan Kebocoran Anggaran "Kejatisu Dan Kapoldasu Perlu Ambil Tindakan"

Medan, RN Berbagai permasalahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai muncul kepermukaan dan menjadi perh...

HUT Kodam I/BB, Bupati Labura : Semoga Jadi Motivasi Wujudkan Masyarakat Yang Damai Sejahtera

SATGAS JOKO TINGKIR NILAI DISBUN PROVSU RUGIKAN MASYARAKAT

Bupati Hadiri Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Sumatera Utara

Medan, RN

Berbagai permasalahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai muncul kepermukaan dan menjadi perhatian sekelompok Insan Pers dan penggiat korupsi. 

Perhatian itu tertuju pada pengelolaan keuangan BUMD tentang pendapatan dan belanja yang berbuntut pada laba rugi mencapai miliaran rupiah. 

Hal ini pun terjadi pada PT.Perkebunan Sumatera Utara sebagai BUMD milik Pemprovsu. Dimana pihak Pemprovsu beberapa tahun terpaksa gigit jari dan tidak mendapatkan Bagi Hasil dari keuntungan perusahaan PT.Perkebunan Sumatera Utara itu.

Sesuai data yang didapat awak media bahwa pihak Pemprovsu telah mengucurkan dana penyertaan modal pada PT.Perkebunan Sumatera Utara tahun 2019 mencapai Rp 333,2 miliar, tahun 2020 mencapai Rp 311,6 miliar, tahun 2021 mencapai Rp 401,2 0miliar, tahun 2022 mencapai Rp 401,5 miliar dan tahun 2023 mencapai Rp 446,1 miliar rupiah.

Sementara hasil didapat dari pendapatan pengelolaan kekayaan daerah dari PT.Perkebunan Sumatera Utara sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprovsu ditahun 2019 mencapai Rp 2,7 miliar, tahun 2020 tidak ada sama sekali (NOL), tahun 2021 tidak ada sama sekali (NOL), tahun 2022 mencapai Rp 807 juta dan tahun 2023 tidak ada sama sekali (NOL).

Hasil konfirmasi awak media pada pihak PT.Perkebunan Sumatera Utara melalui surat konfirmasi tertulis sudah sebulan lamanya belum juga dibalas. Begitu juga konfirmasi didapat beberapa kali kekantor PT.Perkebunan Sumatera Utara dengan disuguhi dengan alasan bahwa Direktur lagi diluar kantor.

Sikap cuek dan sepele pihak PT.Perkebunan Sumatera Utara sebagai BUMD Pemprovsu ini sangat memprihatinkan sebab pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMD Provinsi Sumatera Utara harusnya bisa diketahui publik sebab Dana APBD Pemprovsu adalah merupakan uang rakyat yang tidak bisa dipermainkan pengelolaannya.

Sikap pejabat BUMD ini dikomentari oleh salah seorang penggiat korupsi "S.Tambunan" menyatakan pada awak media, bahwa permasalahan ini sudah selayaknya disikapi pihak Aparat Penegak Hukum yaitu Kejatisu dan Kapoldasu agar mau menindak lanjuti permasalahan kerugian keuangan daerah atas pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemprovsu di PT. Perkebunan Sumatera Utara sampai keranah hukum.

Dimana "S.Tambunan" menyatakan bahwa pengelolaan belanja PT.Perkebunan Sumatera Utara itu diduga berbau kebocoran, hingga laporan keuangan PT.Perkebunan Sumut selalu menghasilkan laba rugi beberapa tahun lamanya.

(A.Tampubolon)