DPRD Kota Bekasi Apresiasi Program Gubernur Jabar Soal Pendidikan Karakter di Barak Militer

BEKASI, RN – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program pendidikan karakter kontroversial dengan menempatkan siswa b...

BEKASI, RN– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program pendidikan karakter kontroversial dengan menempatkan siswa bermasalah di barak militer untuk menjalani pembinaan.

Program ini akan mulai dilaksanakan pada 2 Mei 2025 dan bertujuan membentuk kedisiplinan serta karakter siswa yang terlibat tawuran, narkoba, atau pelanggaran berat lainnya.

Menurut Dedi, program ini akan dilaksanakan secara bertahap di daerah-daerah yang dinilai rawan dan siap, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

"Kami akan menerapkannya bertahap, tidak sekaligus di seluruh 27 kabupaten/kota. Daerah yang dinilai siap dan rawan akan menjadi prioritas awal," ujar Dedi dalam pernyataan resminya di Bandung, Minggu (27/4/2025).

Dalam program ini, siswa yang terpilih – berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua – akan ditempatkan di 30 hingga 40 barak militer khusus yang disediakan oleh TNI. Mereka akan mengikuti pembinaan intensif selama enam bulan, fokus pada pembentukan karakter tanpa mengikuti kegiatan pembelajaran akademik. TNI akan bertugas menjemput langsung siswa dari rumah untuk menjalani program ini.

Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, menyatakan mendukung penuh terkait hal tersebut. bahwa keterlibatan TNI dalam dunia pendidikan bukanlah hal baru. Ia mencontohkan pelibatan TNI dalam pelatihan Paskibra maupun lomba baris-berbaris di sekolah-sekolah.

"Melibatkan TNI dalam pembentukan karakter bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan. Kolaborasi seperti ini sudah lama terjadi dan dianggap biasa," kata Bang Misbah sapaan akrabnya kepada awak media, Senin (28/4/2025).

Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya pengaturan teknis pelaksanaan program agar tidak mengganggu proses pembelajaran akademik siswa. "Kami berharap teknisnya diatur dengan jelas, supaya siswa tetap mendapatkan hak pendidikan formal yang semestinya," tegasnya.

Program ini menjadi sorotan berbagai pihak, mengingat pendekatan pembinaan karakter berbasis militer dinilai sebagian kalangan bisa berdampak positif terhadap pembentukan kedisiplinan siswa, namun juga memunculkan kekhawatiran tentang pendekatan yang terlalu keras terhadap anak-anak usia sekolah. (@nt)