Maraknya Pemasangan Wifi Diduga Tidak Berijin Dan Kurang Etika

Subang,RN Internet yang cepat sangat dibutuhkan masyarakat,terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari jangkauan jaringan internet resmi dar...

Subang,RN

Internet yang cepat sangat dibutuhkan masyarakat,terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari jangkauan jaringan internet resmi dari pemerintah 

Dari permasalahan tersebut maka menjamurnya jaringan internet melalui Wifi yang dikelolah pengusaha swasta masuk ke wilayah kota maupun Desa .Bahkan kadang dalam memasang perangkat wifi tidak beretika ,pemasangan kabel terkesan asal- asalan dan semerawut dan tiang yang digunakan Untuk nempel di tiang listrik  pemerintah 

Dari Pantauan Penulis Berita Media Nasional Radar Nusantara Com, Kamis (10/4/2025) Di Wilayah kecamatan Binong, Kabupaten Subang,Marak pengusaha Wifi disinyalir dan diduga banyak yang tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah 

Padahal Pemasangan tiang WiFi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Setiap pemasangan harus mendapatkan izin dari warga dan otoritas setempat, termasuk RT/RW dan Kecamatan (Pasal 17).

Undang-undang yang mengatur pemasangan tiang internet dan penggunaan internet di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Telekomunikasi Pasal 13 mengatur bahwa pemasangan tiang internet di jaringan area lokal (LAN) harus berizin

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengatur penggunaan internet di Indonesia. 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2019 mengatur bahwa setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi jaringan internet protocol wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2013 mengatur bahwa penyedia jasa akses internet tanpa kabel (wireless) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang mengelola ruang publik 

Selain itu, peraturan daerah setempat juga mengatur izin pemasangan tiang internet di perumahan atau kampung.

Maka dengan mengacu berbagai syarat tersebut diatas dan di lihat dari prosedur pemasangan perlengkapan Wifi kurang memenuhi syarat UU dan  patut diduga pengusaha Wifi tersebut tidak memiliki ijin resmi Dari Pemerintah, Tandasnya.(Staff RN)