Terkait Keluhan Pengusaha Sedot WC Soal Kenaikan Tarif Retribusi, Begini Tanggapan UPTD PALD Kota Bekasi

BEKASI, RN- Sejumlah pengusaha jasa sedot WC di Kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kenaikan tarif retribusi pembuangan limba...

BEKASI, RN- Sejumlah pengusaha jasa sedot WC di Kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kenaikan tarif retribusi pembuangan limbah tinja di UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD). Keluhan tersebut disampaikan melalui media sosial dan ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BLUD UPTD PALD Kota Bekasi, Andrea Sucipto menjelaskan bahwa kenaikan tarif sebesar Rp50.000 per meter kubik mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Kenaikan ini, kata dia, bukan hanya terjadi di Bekasi, melainkan juga di wilayah Jabodetabek lainnya seperti DKI Jakarta, Depok, dan Kabupaten Bekasi.

"Jadi memang ini menyangkut pengesahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah pada 2023, yang mulai berlaku pada per 1 januari 2024. Kenaikannya Rp50.000 per meter kubik. Ini berlaku di seluruh Jabodetabek," jelas Andrea kepada awak media rabu, (15/4/2025).

Ia menambahkan bahwa tarif Rp50.000 tersebut masih berada di bawah biaya operasional yang ideal, yakni sekitar Rp97.000 per meter kubik. Artinya, tarif baru ini masih disubsidi sekitar 47 persen.

Andrea juga menjelaskan bahwa pelaku usaha jasa sedot WC, terutama UMKM, tetap memiliki peluang untuk bersaing. Ia mencontohkan bahwa biaya penyedotan tinja di rumah tangga rata-rata Rp350.000 per rumah, sementara biaya pengolahan limbah hanya Rp50.000. Dalam satu ritase, satu truk tangki dapat melayani tiga hingga empat rumah, sehingga pendapatan kotor dapat mencapai Rp900.000 hingga Rp1.200.000 per ritase.

"Jadi, secara daya saing, mereka masih sangat bisa bertahan. Bahkan kami serahkan pelayanan ke masyarakat melalui mitra swasta semua. Pemerintah tidak menambah armada, karena ingin memberi ruang tumbuh bagi UMKM," terangnya.

Lebih lanjut, Dirinya Menyebut sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha kecil, pihak UPTD PALD juga memberikan kemudahan melalui kerja sama dan MoU, bahkan kepada pengusaha yang belum memiliki izin lengkap.

"Kami bantu memfasilitasi agar mereka bisa mengurus perizinan dengan baik. Tidak ada monopoli di Kota Bekasi. Kami ingin mereka tumbuh," ujarnya.

Namun, Andrea juga menuturkan bahwa investasi di sektor pengolahan limbah masih terkendala regulasi di tingkat pusat. Meski begitu, kerja sama dengan pelaku usaha jasa angkut limbah tetap berjalan baik.

"Tahun ini, semua layanan program pemerintah melalui BLUD dilaksanakan oleh mitra swasta. Kami ingin ekonomi pelaku usaha membaik, dan pada akhirnya akan membuat Kota Bekasi lebih baik juga," tandasnya. (@nt)