Kerusakan Parah Proyek Plengsengan milik Dinas Pu Pengairan di Banyuwangi: Diduga Akibat Pekerjaan Buruk dan Minim Pengawasan, oknum PPKA dan Pengawas lempar tanggung jawab

Banyuwangi, Radar Nusantara   Proyek plengsengan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi mengalami kerusakan ...

Optimalkan Pelayanan Desa Gambiran Melaksanakan Penjaringan Perangkat

Disebutnya KTH Wono Asih Makmur Sejahtera Menyerobot Lahan , Mendapat Tanggapan Dari Ketua Paguyuban LMDH Kabupaten Banyuwangi

Kawatir Dan Peduli Dengan Warganya , Desa Sumberagung Ikuti Lomba Tangguh Bencana ke Tingkat Nasional

Banyuwangi, Radar Nusantara  

Proyek plengsengan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi mengalami kerusakan serius setelah baru satu tahun digunakan. Situasi ini diduga akibat pekerjaan yang asal-asalan, pengawasan yang minim, serta dugaan adanya kolusi antara oknum pengawas dinas dan kontraktor pelaksana. Masyarakat setempat menuntut agar dinas terkait tidak berpangku tangan dan bertanggung jawab atas kondisi ini.

Lokasi proyek ini berada di Dusun Gumuk Agung, Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, dan baru saja selesai dibangun pada tahun anggaran 2024. Namun, bangunan yang menelan biaya sebesar 198 juta rupiah ini kini sudah dalam kondisi memprihatinkan, terlihat dari adanya bagian bangunan yang ambruk dan banyaknya retakan lebar.

Beberapa warga setempat menduga bahwa penggunaan material yang tidak memenuhi standar serta pelaksanaan yang buruk menjadi penyebab utama kerusakan. "Bisa jadi material pasir yang digunakan di bawah standar, dan campuran yang tidak sesuai spesifikasi, serta kedalaman pondasi yang tidak digali dengan benar," jelas seorang warga.

Minimnya pengawasan saat proses pengerjaan dan adanya dugaan korupsi juga disebut-sebut oleh masyarakat sebagai faktor yang menyebabkan kualitas pekerjaan menurun, mengakibatkan kerusakan yang cepat. Kondisi ini sangat disesalkan oleh warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari proyek tersebut. Mereka berharap agar proyek-proyek yang dibiayai dengan uang rakyat dapat meningkatkan kualitas dan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait.

Ketika dihubungi pada 22 Mei 2025, Kepala Bidang Bina Manfaat selaku Pejabat Pembuat Komitmen saling melempar tanggung jawab. Perilaku serupa juga diperoleh saat konfirmasi dengan pengawas proyek, yang mempertahankan klaim bahwa tanggung jawab ada pada CV rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. (Fendi)